25 Jan

KPU KOTA BATU MENGHADIRI RAKOR PENDATAAN PEMILIH LAPAS DAN RUTAN

Malang, kpu-kotabatu.go.id (24-Januari-2019) – Demi melindungi hak pilih masyarakat terutama penghuni Lapas dan Rutan, KPU Kota Batu yang diwakili Komisioner KPU Kota Batu Divisi Perencanaan dan Data (Ashar Chilmi) menghadiri Rakor Pendataan Pemilih Lapas dan Rutan, yang diselenggarakan oleh KPU Kota Malang pada hari Kamis (24/01/19) yang bertempat di Aula Kantor KPU Kota Malang, Jl. Bantaran No. 06 Kota Malang, dengan undangan yang hadir antara lain Ketua Lapas Wanita Sukun, Ketua Lapas Kelas 1 Lowokwaru, Bawaslu, Dispendukcapil, se-Malang Raya dan Perwakilan Polres Kota Malang.

Rakor yang dibuka oleh Komisioner KPU Kota Malang (Ashari Husen) menyatakan bahwa tujuan dari Rakor ini adalah untuk mencermati data pemilih yang ada di Lapas, sekaligus untuk menyiapkan kebutuhan logistik yang akan digunakan pada TPS di Lapas dan Rutan.

Komisioner KPU Kota Malang Divisi Perencanaan dan Data (Deny R. Baktiar) memaparkan warga Lapas tetap dimasukkan dalam DPTb, selama yang bersangkutan terdaftar di DPT dan proses pelayanan terhadap warga binaan harus maksimal. “Agar hal itu dapat tercapai, maka perlu adanya koordinasi dengan KPU, Bawaslu, Dispendukcapil, Lapas se Malang Raya”, pesan Deny dalam paparannya

Pengurusan A.5 maksimal H-30 sebelum hari H, artinya maksimal tanggal 18 Maret 2019 pendataan di Lapas harus sudah selesai, setelah itu dilakukan rekapitulasi dan ditetapkan. Komisioner KPU Kab Malang (Sofi Rahma Dewi) menegaskan bahwa “DPTb Lapas harus selesai pada saat rekap sekitar 12 Maret 2019. Selain itu, data lapas bisa dilakukan pengecekan bersama-sama dengan pihak Lapas, pastikan jumlah warga binaan yang pada tanggal 17 April 2019 menggunakan hak pilihnya” jelasnya.

Komisioner KPU Kota Batu (Ashar Chilmi) menyampaikan usulan tentang menindaklanjuti banyaknya penghuni lapas, maka diusulkan untuk membuat TPS khusus di lapas terutama lapas lowokwaru yang berpenghuni sekitar 3000an warga binaan.

Pendataan kepada warga binaan harus segera dilaporkan kepada KPU agar dapat segera dimasukkan pada DPTb, karena hal ini berkaitan dengan penyediaan logistik, oleh karena itu Dispendukcapil siap melakukan cek biometrik bersama-sama dan pengecekan untuk warga binaan harus selesai pada bulan Februari. (pdp)

Komentar via Facebook

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

7 + 3 =