15 Agu

KPU Kota Batu Matangkan Persiapan Bimtek Keuangan

Batu, kpu-kotabatu.go.id – Untuk mewujudkan tertib administrasi penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan Pilwali Kota Batu Tahun 2017, KPU Kota Batu akan menggelar bimbingan teknis (bimtek) tingkat PPK dan Sekretariat PPK, PPS dan Sekretariat PPS tentang Pengelolaan Keuangan dan Laporan Kegiatan Pilwali Kota Batu Tahun 2017.

Erfanudin, Komisioner KPU Kota Batu Divisi Umum, Keuangan Dan Logistik menjelaskan acara bimtek keuangan tersebut akan diselenggarakan pada hari Kamis 18 Agustus 2016 bertempat di Hall YWI Desa Oro-Oro Ombo Batu pukul 08.00.

“Bimtek Kita bagi menjadi 2 sesi, sesi pertama bimbingan teknis pengelolaan keuangan dengan narasumber Dewita Hayu Shinta Komisioner KPU Propinsi Jatim Divisi Umum, Keuangan dan Logistik. Sementara sesi keduanya akan dilaksanakan Bimbingan Teknis Laporan Kegiatan pada Pilwali Batu 2017 dengan narasumber HM. E Kawima, SH, M.Si Sekretaris KPU Propinsi Jatim.” jelas Erfanudin.

Erfanudin juga mengatakan, pengelolaan keuangan dalam agenda pemilihan umum tidak lepas dari aturan-aturan di KPU. “Kalau dulu ada keputusan-keputusan yang mendahuluinya, ada keputusan 534 tantang Pengelolaan Hibah Pemilihan dan Keputusan 115 tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan, sementara teknis penyalurannya ada di Keputusan 146. Keputusan yang lama seputar keuangan berdiri sendiri – sendiri. Untuk yang tahun ini, dengan keluarnya keputusan KPU No. 88 tahun 2016, pengelolaan, penyaluran dan pertanggungjawaban dana tersebut diatur menjadi satu. Ini yang akan kami sampaikan dalam bimtek tersebut” imbuhnya.

Bimtek Pengelolaan Keuangan dan Laporan Kegiatan dalam Pilwali Tahun 2017 dinilai amat penting, karena kegiatan ini tidak lepas dari suksesi anggaran dan juga suksesi penyelenggaraan atau pelaksanaan.

“Ini (suksesi anggaran dan suksesi penyelenggaraan) satu paket. Kalau dari sisi pelaksanaannya saja yang sukses artinya kegiatan itu terlaksana di 15 Februari mendatang, namun dari sisi penganggaran terutama di pengelolaan, apabila terjadi kesalahan dalam pengelolaan anggaran, ini akan menjadi masalah nantinya”.

KPU Kota Batu tidak ingin Penyelenggaraan Pilwali Batu “cacat” dari segi pengelolaan keuangan. “Kita tahu sendiri banyak penyelenggara pemilu berurusan dengan permasalahan hukum. Tersandung kasus sampai akhirnya menyandang status terpidana gara-gara penyelenggaraan pengelolaan keuangan yang salah. Kami tidak ingin hal itu terjadi di Pilwali Batu 2017 nanti,” tegas Erfanudin.

Komentar via Facebook

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

36 − = 31