01 Jun

KPU KOTA BATU KUMPULKAN PPS TERKAIT VERIFIKASI FAKTUAL DPD

Junrejo, kpu-kotabatu.go.id(01/06/2018) Tahapan Pemilu 2019 saat ini salah satunya adalah verifikasi syarat dukungan terhadap calon perseorangan atau Dewan Perwakilan Daerah (DPD).  Penyampaian syarat dukungan dari KPU Provinsi telah dimulai  25 Mei – 29 Mei 2018. Tahap selanjutnya adalah verifikasi faktual syarat dukungan yang dilakukan oleh masing-masing KPU Kabupaten/Kota. Untuk KPU Kota Batu sendiri melakukan verifikasi faktual syarat dukungan terhadap 417 orang yang tersebar di seluruh Desa/Kelurahan. Untuk melakukan verifikasi faktual syarat dukungan yang tersebar di seluruh Desa/Kelurahan Kota Batu, KPU Kota Batu bekerjasama dengan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kota Batu.

Kegiatan untuk menyamakan persepsi tentang verifikasi faktual syarat dukungan DPD di Kota Batu dilakukan di Pendopo Kecamatan Junrejo, Jumat (01/06). Hadir dalam pertemuan tersebut, Panwascam se-Kota Batu, PPK dan PPS, sedangkan dari KPU Kota Batu sendiri diwakili oleh : Komisioner KPU Kota Batu Divisi Hukum (Mardiono), Sekretaris KPU Kota Batu (Thomas Maydo), Kasubbag Hukum KPU Kota Batu (Badrut Tamam), Kasubbag Umum Keuangan dan Logistik (Fitrya Faradevi)  dan Pokja Verifikasi DPD KPU Kota Batu.

Komisioner KPU Kota Batu Divisi Hukum (Mardiono) dalam pemaparannya menjelaskan tentang calon perseorangan atau yang disebut Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebanyak empat orang dari non partai dengan mengumpulkan syarat dukungan sebanyak 5 ribu KTP di DPT dengan sebaran di 50 persen Kabupaten/Kota. Lebih lanjut Mardiono menjelaskan bahwasanya verifikasi yang dilakukan adalah verifikasi secara administrasi dan verifikasi faktual.

Beberapa hal terkait proses pencalonan dan verifikasi faktual syarat dukungan dijelaskan oleh Mardiono dihadapan PPS yang hadir, seperti : Klarifikasi syarat dukungan, Perbaikan syarat dukungan, Penentuan sampel, Verifikasi faktual dan jadwal dan yang terakhir adalah bagaimana jika pendukung  tidak bisa ditemui.

Sebagai informasi, verifikasi faktual syarat dukungan terhadap DPD ini terkait dengan Undang-Undang Nomor 7/2017, PKPU Nomor 14/2018, Kep. 316/2018 dan PKPU Nomor 5/2018. (eka/pdp)

Komentar via Facebook

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

94 − 90 =