25 Jan

KPU Kota Batu Hadiri Rapat Kerja Penyusunan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi PEMILU 2019

Surabaya,kpu-kotabatu.go.id (24/01/2018) – Rapat Kerja (Raker) Penyusunan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Pemilu 2019 KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur digelar di Hotel Yello, Jl. Jemursari Surabaya (24/01). Raker ini diikuti oleh Komisioner KPU Divisi Teknis dan Komisioner Divisi Perencanaan dan Data KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur, adapun KPU Kota Batu yang menghadiri adalah Komisioner KPU Kota Batu Divisi Teknis (Rochani) dan Komisioner KPU Kota Batu Divisi Perencanaan dan Data (Ashar Chilmi).

Ketua KPU Provinsi Jawa Timur (Eko Sasmito) secara resmi membuka Raker Penyusunan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Pemilu 2019. Dalam sambutannya, Ketua KPU Provinsi Jawa Timur mengingatkan kembali penyelenggara Penyusunan Penataan Daerah Pemillihan dan Alokasi Kursi Pemilu 2019 untuk terus meningkatkan integritas dan kapasitas kerjanya. Lebih lanjut Eko Sasmito mengemukakan bahwasanya melalui Rapat Kerja ini dapat segera dirumuskan persoalan-persoalan yang timbul di masing-masing Kabupaten/Kota yang terkait dengan penyelenggaraan Pilkada maupun Tahapan Pemiu 2019.

Pada sessi pertama, Ketua Divisi Teknis KPU Provinsi Jawa Timur (Moh. Arbayanto) memaparkan tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Pemilu 2019. Arbayanto menjelaskan beberapa hal penting terkait Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi
Pemilu 2019, yaitu :
 Penetapan Penataan Dapil dilakukan oleh KPU berdasarkan usulan dari Kabupaten/Kota yang disampaikaan melalui KPU Provinsi.

Penyampaian usulan penataan Dapil harus disertai alasan mengapa penataan tersebut dilakukan, tetap pada usulan yang lama atau ada usulan baru. Penataan dibuat dalam bentuk naskah usulan berisi aspek-aspek pemenuhan tujuh prinsip penataan Dapil dalam bentuk kuantitatif dan kualitatif. Hasil pencermatan disertai penjelasan terutama di prinsip kesetaraan suara dan proporsionalitas antar Dapil. Kondisi seperti ini mengakibatkan harga kursi semakin tinggi, dikarenakan sisa jumlah penduduk antar kecamatan yang jauh berbeda sehingga penting untuk menetapkan rentang Prinsip Kesetaraan suara yang dapat dipenuhi.

Metode Uji Publik diawali dengan Pengumuman di laman KPU Kabupaten/Kota dan disampaikan secara specifik tertulis kepada publik yang teralamatkan.

Pengujian tujuh prinsip penataan Dapil untuk mengukur obyektifitasnya sangat penting dilakukan. Hasil pengujian prinsip dapat disampaikan kepada para pihak dalam uji publik. Pengujian ini untuk terpenuhinya landasan Substansif dan Legitimasi Publik.

Naskah usulan Penataan Dapil berisi tentang : Data Dasar yaitu Data Kependudukan dan Data Kewilayahan, perhitungan alokasi kursi dan pemenuhan prinsip penataan Dapil.

Pada Sessi kedua dipaparkan tentang Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur (Pilgub Jatim) 2018 yang disampaikan oleh Divisi Perencanaan dan Data KPU Provinsi Jawa Timur (Choirul Anam). Choirul Anam menjelaskan bahwasanya ada beberapa poin penting dalam Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur (Pilgub Jatim) 2018, yaitu : Finalisasi jumlah TPS, Finalisasi jumlah KK, Laporan Kegiatan Coklit, RTL Se KPU RI nomor 60/PL.03.1-50/01/KPU/1/2018, Perlakuan pemilih di Lapas/Rutan, Perlakuan Pemilih di tempat pengungsian.

Komentar via Facebook

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

+ 33 = 37