27 Jan

KPU Kota Batu Gelar Sosialisasi Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 dan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018

Tlekung, kpu-kotabatu.go.id (27/01/2018) – Beberapa kebijakan baru mengenai verifikasi partai politik muncul dengan digantinya PKPU Nomor 7 Tahun 22017 menjadi PKPU Nomor 5 Tahun 2018 dan PKPU Nomor 11 tahun 2017 menjadi PKPU Nomor 6 Tahun 2018. Menanggapi hal tersebut, KPU Kota Batu menggelar Sosialisasi Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 dan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 di Aula KPU Kota Batu, Sabtu (27/01). Hadir dalam sosialisai tersebut : Komisioner KPU Kota Batu Divisi Hukum, Pengawasan, SDM dan Organisasi (Mardiono), Komisioner KPU Kota Batu Divisi Umum, Keuangan dan Logistik (Erfanudin), Panwaslu Kota Batu (Abdur Rochman) dan Partai Politik.

Komisioner KPU Kota Batu Divisi Hukum, Pengawasan, SDM dan Organisasi (Mardiono) dalam paparannya di depan Partai Politik menjelaskan bahwasanya setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) semua Partai Politik harus dilakukan setara dan adil. Semua Partai Politik harus melakukan verifikasi, baik Partai Politik lama maupun Partai Politik yang baru berdiri. Dalam PKPU Nomor 11 Tahun 2017 ditulis tentang verifikasi faktual, namun dalam PKPU penggantinya yaitu PKPU Nomor 6 Tahun 2018 hanya disebutkan verifikasi tanpa keterangan faktual. Menurut Mardiono ada tiga alasan kebijakan KPU dalam verifikasi Parpol pasca keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), yaitu : (1)Untuk melakukan verifikasi partai politik normalnya dibutuhkan anggaran yang besar sekitar 30 – 60 Milyard. Namun secara real, anggaran untuk verifikasi partai politik tidak ada, sehingga bentuk verifikasinya berbeda, dari verifikasi faktual disederhanakan menjadi verifikasi. (2)Keterbatasan jumlah personil dalam melaksanakan verifikasi faktual di kabupaten/Kota. (3)Keterbatasan waktu yang dimiliki KPU sebagai penyelenggara Pemilu dalam melaksanakan verifikasi partai politik pasca keputusan Mahkamah Agung (MK), dimana pada tanggal 17 Pebruari 2018 partai politik peserta Pemilu harus sudah ada.

Dalam sosialisasi Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 dan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 yang diadakan oleh KPU Kota Batu juga dijelaskan tentang perbedaan Verifikasi menurut PKPU Nomor 11 Tahun 2017 dengan PKPU penggantinya Nomor 6 Tahun 2018. Pada PKPU Nomor 11 Tahun 2017 pengertian verifikasi adalah penelitian administrasi dan verifikasi faktual, sedangkan dalam PKPU Nomor 6 Tahun 2018 hanya disebutkan verifikasi. Penghitungan pembulatan juga mengalami perubahan. PKPU Nomor 11 Tahun 2017 disebutkan dalam hal pengambilan sampel menghasilkan angka pecahan, maka dilakukan pembulatan kebawah, sedangkan pada PKPU Nomor 6 Tahun 2018, dilakukan pembulatan keatas.

Sosialisasi Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 dan Peraturaan KPU Nomor 6 Tahun 2018, KPU Kota Batu di depan Partai Politik yang hadir juga menjelaskan bagaimana cara penghitungan sampel keanggotaan bagi Partai Politik. Untuk verifikasi dan keanggotaan serta kepengurusan Partai Politik di KPU Kota Batu, dilakukan sesuai jadwal Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 yaitu : tanggal 30-31 januari 2018 dan 1 Februari 2018. (eka/pdp)

Komentar via Facebook

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *