26 Jan

KPU Kota Batu Gelar BIMTEK Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan PILGUB Jatim 2018

Sisir,kpu-kotabatu.go.id (26/01/2018) – Pentingnya mewujudkan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan dalam rangka penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan kebijakan akuntansi pemerintahan, KPU Kota Batu menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan pada Pilgub Jatim 2018. Bimtek yang di gelar di Oemah Koempoel Batu (26/01) ini dihadiri oleh Komisioner KPU Kota Batu Divisi Umum, Keuangan dan Logistik (Erfanudin), Kasubbag Hukum KPU Kota Batu (Badrut Tamam), Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik (Fitrya Faradevi) serta PPK Kecamatan Batu, Bumiaji dan Junrejo.

Komisioner KPU Kota Batu Divisi Umum, Keuangan dan Logistik (Erfanudin) dalam paparannya di depan peserta Bimtek menjelaskan bahwasanya dalam rangka mewujudkan tertib administrasi penggunaan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan, diperlukan kesamaan pemahaman pada semua pihak yang bertanggungjawab pada pelaporan keuangan. “ Bimtek kali ini sangat berguna bagi PPK, PPS dan KPPS dalam melaksanakan penggunaaan anggaran dana hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur (Pilgub Jatim) 2018,” terang Erfanudin. “ Mulai dari penganggaran, pelaksanaan, penyaluran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan,” terang Erfanudin lebih lanjut.

Bimtek Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangaan Pilgub Jatim 2018 ini dijelaskan juga beberapa prinsip penerimaan Dana Hibah, yaitu : Transparansi, Akuntabilitas, Efisien dan Efektif, Kehati-hatian, Tidak disertai ikatan politik dan Tidak memiliki muatan.

Materi-materi Bimtek selanjutnya yang tidak kalah menariknya untuk mewujudkan tertib administrasi yaitu : Mekanisme Pengajuan Dana, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Dana Hibah, Siapa yang menandatangani Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), Pembelian barang, sampai pembuatan dokumen dan kelengkapannya untuk perjalanan dinas, rapat dan honor. Semuanya dipaparkan secara lengkap dan jelas. “ Tujuan KPU Kota Batu memang untuk membuat rekan-rekan kerja seperti PPK, PPS dan KPPS mempunyai satu persepsi yang sama untuk membuat laporan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan dana hibah Pilgub Jatim 2018 yang sesuai dengan kebijakan akuntansi Pemerintah,” jelas Erfanudin.

Pertanggungjawaban dana hibah ini sesuai dengan Keputusan KPU RI 202/2017 perubahan atas keputusan 88/Kpts/KPU/2016 tentang pedoman teknis tata cara pengelolaan, penyaluran dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana hibah untuk penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Untuk Pengelolaan Keuangannya sendiri sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 89/PMK.05/2016 tentang tata cara pengelolaan hibah langsung dalam bentuk uang untuk kegiatan pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota. Sedangkan untuk Pelaporan Keuangannya menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah.(eka/pdp)

Komentar via Facebook

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

2 + 2 =