02 Feb

KPU Kota Batu Datangkan Auditor KAP Sebagai Narasumber Sosialisasi LPPDK

Batu, kpu-kotabatu.go.id – Sosialisasi Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) yang bertempat du Pendopo Kantor Kecamatan Junrejo Kota Batu, KPU Kota Batu menggundang narasumber yang merupakan audit dari Kantor Akuntan Publik yaitu Drs. Luthfi Muhammad, Ak, Ca, Cpa.

Dalam sosialisasi LPPDK tersebut Luthfi menyampaikan beberapa materi dan ketentuan-ketentuan mengenai penyampaian Laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK) termasuk cara mengimput data kedalam form yang telah disediakan oleh KPU Kota Batu.

Menurut akuntan publik Luthfi Mohammad, sosialisasi tentang laporan penerimaan dan pengeluaran Dana kampanye (LPPDK) sangat penting menjelang batas akhir penyerahan laporan penerimaan dan pengeluaran Dana kampanye (LPPDK), “”Penyerahan akhir LPPDK yaitu pada tanggal 12 Februari 2017 jam 18.00, bila sampai Paslon terlambat menyerahkan laporan dan melampaui batas yang sudah ditentukan, maka konsekuensi terberatnya adalah dibatalkan dari pencalonan,” ungkap Luthfi.

Lutfi menyebutkan bahwa Paslon harus betul-betu teliti dan cermat dalam pembuatan LPPDK karena berkaitan dengan LPADK dan LPSDK yang telah dilaporkan sebelumnya, “Sebelum melakukan penyerahan laporan paslon harus betul-betul mencermati ksarena yang dilaporkan dalam LPPDK ini mencakup isi dari LPADL., jadi apa yang pernah dilaporkan pada saat penyerahan laporan dana awal kampanye setelah penetapan dulu, dilanjutkan dengan penyerahan Laporan LPSDK atau laporan penerimaan sumbangan Dana kampanye yang sudah diserahkan pada 20 Desember 2016 yang lalu,” jelasnya.

Dijelaskan oleh Luthfi bahwa akuntan hanya memiliki asersi yang nantinya akan menilai kepatuhan dari masing-masing Pasangan Calon, “Setelah tanggal 12 Februari laporan diserahkan ke KPK yang ditunjuk memiliki waktu sepanjang 15 hari untuk bekerja, dan outputnya nanti adalah penilaian tentang kepatuhan, jadi nanti akuntan publik hanya menilai asersi yang diberikan oleh masing-masing tim paslon, asersi tersebut akan diaudit dan yang akan dinilai adalah kepatuhannya,” ujar Luthfi.

Komentar via Facebook

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

72 − 64 =