28 Mei

KPU KOTA BATU ADAKAN RAKOR PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PEMILU 2019

Songgokerto, kpu-kotabatu.go.id (28/05/2018) Tahapan Pemilihan Umum 2019 di Indonesia sudah memasuki tahapan pemutakhiran data pemilih yang merupakan salah satu tahapan krusial. Untuk itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu guna menyamakan persepsi terkait pemutakhiran data pemilih  dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di The Onsen Hot Spring Resort Jalan Arumdalu Songgokerto Batu, Senin (28/05). Rakor dihadiri oleh PPK dan PPS Pemilu 2019 se-Kota Batu dimulai Pukul : 16:00 WIB.

Rapat Koordinasi yang digelar oleh KPU Kota Batu Divisi Program dan Data dibagi dalam dua sesi yaitu, sesi pertama adalah pemaparan materi terkait pemuktahiran data pemilih dalam Pemilu 2019 yang disampaikan oleh Komisioner KPU Kota Batu Divisi Perencanaan dan Data (Azhar Chilmi) dan sesi kedua, dimana peserta rakor dibagi dalam empat group dan dibuat simulasi untuk memetakan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan jumlah penduduk di masing-masing wilayah untuk keperluan pemuktahiran data pemilih dalam Pemilu 2019.

Komisioner KPU Kota Batu Divisi Perencanaan dan Data (Azhar Chilmi) dalam pemaparannya menerangkan  bahwasanya DPT Pemilu atau Pemilihan terakhir disampaikan dengan Daftar Pemilih Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang telah dimuktahirkan, KPU Kabupaten/Kota dibantu Pantarlih, PPS dan PPK dan Pantarlih di setiap TPS berasal dari perangkat Kelurahan/Desa, RW,RT dan atau warga masyarakat serta diangkat oleh PPS. Kemudian, PPS berkoordinasi dengan petugas registrasi kependudukan Kelurahan/Desa sebelum dan setelah coklit oleh Panitia Pendafaran Pemilih (Pantarlih).

Lebih lanjut pria yang pernah menjadi news editor RRI di tahun 1997 ini juga menerangkan tentang beberapa ketentuan untuk pemetaanTPS, seperti : Tidak menggabunggkan Desa/Kelurahan, Kemudahan pemilih ke TPS, Jarak waktu tempuh ke TPS, Aspek geografis, Tidak pisahkan pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang beda dan paling banyak 300 pemilih.

” PPS harus mengetahui batas daerah  RW atau RT untuk TPS. Jangan sampai tidak tahu untuk pemetaan TPS karena bisa kacau. Kalau diawal kacau maka sampai kebelakangpun akan kacau,” terang Azhar Chilmi

Sebagai informasi penyusunan daftar pemilih pemilihan umum tahun 2019 ini termaktub dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, PKPU No. 5 tahun 2018 tentang tahapan program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 dan PKPU No. 11 tahun 2018 tentang penyusunan daftar pemilih di dalam negeri dalam penyelenggaraan pemilihan umum. (eka/pdp)

 

 

Komentar via Facebook

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

+ 36 = 38