21 Jun

KPU JATIM: DIVISI SDM IBARAT LENTERA, HARUS MEMBERI TELADAN

Batu, kpu-kotabatu.go.id (21 Juni 2019) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu mengikuti acara Rapat Koordinasi Pengelolaan SDM dan Evaluasi Badan Adhoc Pemilu 2019 yang diselenggarakan oleh KPU Jawa Timur, Kamis-Jum’at (20-21/06/2019) di Hotel Dafam Jember. Acara tersebut dihadiri oleh anggota KPU Divisi SDM dan sekretaris KPU kabupaten/kota seluruh Jawa Timur. Dalam hal ini komisioner baru KPU Kota Batu yang membidangi Divisi SDM (Marlina) hadir bersama Sekretaris KPU (Thomas Maydo).

Ada beberapa hal penting yang disampaikan oleh oleh Rochani selaku Komisioner KPU Jawa Timur yang membidangi Divisi Sosialisasi & Pendidikan Pemilih (Sosdiklih), Partisipasi Masyarakat (Parmas) dan SDM. Pertama, Rochani mengungkapkan jika tugas divisi SDM cukup berat dikarenakan berhubungan langsung dengan manusia. “Tugas di divisi SDM itu luarbiasa. Pekerjannya terlihat semu, tapi konflik batinnya luarbiasa. Karena yang kita tangani itu soal manusia, soal hati. Jadi, tetaplah berpikir jernih dalam menangani soal-soal seperti itu,” ungkapnya.

Kedua, menurut Rochani faktor yang menjadikan kinerja divisi SDM memiliki beban berat ialah karena tugasnya mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan sikap dan komitmen. “Beratnya itu karena langsung bersentuhan dengan kinerja, kode etik, kode perilaku, dan sumpah jabatan. Maka ketika kita akan menyuarakan ini kepada pihak lain, yang pertama-tama mematuhi adalah diri kita. Bapak ibu adalah lentera pengingat di organisasi kita,” terangnya.

Kaitan dengan peran penting divisi SDM sebagai penjaga profesionalitas di dalam tubuh KPU tersebut, Rochani mengingatkan komisioner divisi SDM dan sekretaris KPU harus benar-benar teguh dalam menjalankan tugas tersebut. “Kalau kita sebagai lentera saja sudah padam, bagaimana yang lain. Peran sekretaris dan divisi teknis adalah untuk itu (menjaga profesionalitas)”, ungkapnya memberi penegasan.

Terakhir Rochani berharap jika ada masalah-masalah yang berlum selesai terkait dengan urusan SDM agar segera dituntaskan sebelum 30 Juni 2019. “Kami sangat mengharapkan kalau masih ada residu-residu pelanggaran segera selesaikan sebelum akhir masa jabatan pada tanggal 30 juni 2019,” tandasnya. (ats/pdp)

Komentar via Facebook

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

56 − 51 =