04 Okt

KASUBBAG DIVISI HUKUM KPU KOTA BATU HADIRI BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILU 2019

Bogor,kpu-kotabatu.go.id (04-06/10/2018) Menyadari akan pentingnya penyelesaian perkara perselisihan hasil Pemilu 2019, KPU Kota Batu menghadiri Bimbingan Teknis (Bimtek) Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilu 2019.

Bimtek diadakan dalam empat angkatan. Angkatan pertama diadakan pada tanggal 1 sampai dengan 3 Oktober 2018, Angkatan kedua pada tanggal 4 sampai dengan 6 Oktober 2018, Angkatan ketiga pada tanggal 8 sampai dengan 10 Oktober 2018 dan terakhir adalah angkatan keempat pada tanggal 11 sampai dengan 13 Oktober 2018. KPU Kota Batu yang diwakili oleh Kasubbag Hukum (Badrut Tamam) termasuk dalam Angkatan kedua,Kamis-Sabtu(04-06/10).

Bimtek Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilu 2019 yang diadakan di  Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia Jalan Raya Puncak Cisarua Bogor  dihadiri oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota ini dibuka secara langsung oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Anwar usman).

Hari pertama Bimtek, peserta mendapatkan penjelasan teknis dari Kepala Pusdik Pancasila dan Konstitusi.

Materi yang tidak kalah menariknya diberikan pada hari kedua, yaitu : Advokasi sengketa dalam Pemilihan Umum tahun 2019, Potensi dan mekanisme pengawasan serta penyelesaian sengketa dalam Pemilu tahun 2019, Hukum acara perselisihan hasil Pemilu Tahun 2019, Mekanisme tahapan dan kegiatan penanganan perkara perselisihan hasil pemilu tahun 2019 kemudian materi terakhir yang diberikan pada Pukul 19:30 adalah Teknis penyusunan jawaban termohon dalam perkara perselisihan hasil pemilu tahun 2019.

Bimtek hari ketiga, materi yang didapat oleh peserta adalah : Praktek penyusunan jawaban termohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilu DPR dan DPRD tahun 2019, Praktek penyusunan jawaban termohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilu DPD, Presiden dan Wakip Presiden tahun 2019, Penanganan perselisihan hasil Pemilu tahun 2019 berbasis teknologi informasi dan komunikasi, Presentasi hasil penyusunan jawaban termohon perkara perselisihan hasil Pemilu tahun 2019.

Sebagai informasi, Bimtek Hukum ini diadakan sehubungan dengan surat dari Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi Nomor 1859/DK.06.00/8/2018 tertanggal 23 Agustus 2018 perihal Bimtek Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan.(eka/pdp)

Komentar via Facebook

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

− 4 = 2