22 Okt

JADI PERHATIAN KPU, KETERBUKAAN INFORMASI JUGA CEGAH SENGKETA

Jakarta, kpu-kotabatu.go.id (22 Oktober 2021) – Sebagai lembaga publik penyelenggara pemilu dan pemilihan yang bersifat bersifat melayani, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memerhatikan betul aspek keterbukaan informasi. Pelayanan kepada masyarakat pemilih maupun peserta pemilu tidak hanya dalam hal pemenuhan hak suara dan hak ikut serta dalam proses demokrasi tapi juga mengenai informasi kepemiluan baik melalui pengumuman, sosialisasi dan pendidikan pemilih.

Plh Ketua KPU RI I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik adalah salah satu perhatian utama lembaganya. Selain sebagai bentuk transparansi, keterbukaan informasi menurut dia juga dapat mencegah terjadinya sengketa. “Sengketa ini tentu kata kuncinya data dan informasi. Maka kami berharap kita bersama berkomitmen untuk concern terhadap persoalan data dan informasi sehingga kita punya rujukan data yang benar dan diperoleh dengan prosedur yang ada,” ujar Dewa saat memberikan pengantar Forum Diskusi Kita Bicara Pemilu, bertema “Informasi Publik Dalam Antisipasi Sengketa Pemilu” yang diselenggarakan KPU Provinsi Bali, secara daring, Jumat (22/10/2021).

Meski demikian Dewa mengatakan untuk informasi yang dikecualikan maka regulasi telah mengatur ada mekanisme uji konsekuensi, dimana ranah ini nantinya ada dibawah kewenangan Komisi Informasi. “Tentu karena UU pemilu dan pemilihan yang digunakan sama maka gambaran tentang jenis sengketa dan bagaimana hak kewajiban para pihak ini juga perlu didiskusikan,” tambah Dewa.

Sebelumnya membuka kegiatan diskusi, Plh Ketua KPU Bali, I Gusti Ngurah Agus Darmasanjaya mengatakan tujuan diselenggarakannya diskusi adalah untuk meningkatkan pemahaman dan mencegah sengketa pemilu. Menurut dia sebagai lembaga melayani maka KPU harus tahu cara menyampaikan informasi agar tidak terjadi kesalahan. “Nanti KI (Komisi Informasi) bisa memberikan masukan kepada kita semua agar pada proses penyampaian informasi tidak ada permasalahan,” tuturnya.

Pada sesi diskusi yang turut diikuti KPU kab/kota di Provinsi Bali, Bawaslu Bali, perwakilan partai politik dan KI, Anggota KPU Bali  Anak Agung Gede Raka Nakula menyampaikan banyak hal mulai dari asas dan tujuan informasi publik, hak dan kewajiban pemohon informasi serta pemberi informasi hingga sebab terjadinya sengketa.

Beberapa contoh sebab terjadinya sengketa yang dipaparkan antara lain permohonan informasi publik tidak ditanggapi sampai waktu tertentu, terlambat direspon, hingga pemohon informasi publik yang tidak memerhatikan informasi publik yang dikecualikan. “Solusinya peningkatan kualitas pengelola SPIP dan sosialisasi ke publik, koordinasi dengan stakeholder, pemohon informasi publik sesuai prosedur serta pemahaman tentang informasi yang dikecualikan,” kata Nakula.

Adapun narasumber kedua, Anggota Bawaslu Bali, I Ketut Rudia dalam paparannya menyampaikan kepastian hukum pelayanan informasi publik. Dimana regulasi regulasi yang mengatur antara lain Pasal 28 F UUD 1945, Pasal 14 UU 39 Tahun 1999 tentang HAM, serta Pasal 19 ayat 2 UU Nomor 12  Tahun 2005. “Bagaimana dengan Bawaslu? Ada beberapa rujukan hukum Bawaslu mengelola informasi, ada Perbawaslu No 10 Tahun 2019, Perbawaslu No 13 Tahun 2020, Perbawaslu 11 Tahun 2020 dan Perbawaslu 14 Tahun 2020,” jelas dia.

Dikesempatan ketiga, Anggota KI Provinsi Bali, Ni Luh Candrawati Sari mengungkapkan sengketa informasi di Bali relatif kecil karena baru berjumlah 42 sengketa dalam rentang 9 tahun. Menurut dia rendahnya sengketa informasi bisa saja akibat apresiasi publik yang baik atas kinerja lembaga di Bali atau badan publik yang responsif terhadap penyebarluasan informasi. “Pada 2019 pernah terjadi sengketa informasi tapi tidak sampai ada sidang sengketa karena laporan sudah dicabut pemohon,” tutur dia. (humas kpu ri dianR/foto: dosen/ed diR)

Komentar via Facebook

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

8 + 2 =