wordpress stats
SUKSESKAN PILWALI KOTA BATU TAHUN 2017 BERINTEGRITAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                 JADWAL KAMPANYE PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BATU KLIK DI SINI                                                                                                                                                                                                                                                                                                Pengumuman Pembentukan KPPS Dalam Pilwali Kota Batu Tahun 2017

Opini: Kegalauan "Diri" Partai Politik

Media massa baik cetak maupun elektronik akhir-akhir ini ramai memperbincangkan beragam kegundahan yang sedang dirasakan oleh para wakil rakyat di senayan beserta pimpinan partai politik dalam merancang usulan strategis yang akan disampaikan sebagai draf rancangan revisi Undang-Undang 8 tahun 2015 tentang Perubahan UU nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang.  Isi-isu penting yang akan disodorkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat  (DPR) dalam rancangan perubahan UU pilkada tersebut lebih mengerucut pada syarat dukungan calon perseorangan (independen) yang akan dinaikkan dari kisaran 6,5-10 persen menjadi 15-20 persen. Padahal Pemerintah tidak merevisi syarat dukungan calon perseorangan dalam draf usulan revisi UU Pilkada yang diserahkan kepada DPR meskipun sebenarnya revisi UU itu merupakan usul inisiatif pemerintah yang akan dibahas pada masa sidang berikutnya. (Detiknews.com 26/3/2016)

Usulan perubahan pada besaran prosentase dukungan bagi calon perseorangan mencuat kuat dalam draf materi revisi UU Pilkada oleh wakil rakyat dimulai sejak terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60/PUU-XIII/2015 yang menegaskan bahwa jumlah prosentase dukungan calon kepala daerah didasarkan pada jumlah penduduk yang berhak pilih seperti yang termuat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) daerah bersangkutan hasil pemilu sebelumnnya. Atas gambaran perbandingan antara jumlah penduduk dengan jumlah pemilih dalam DPT di daerah sebagai besaran prosentase persyaratan dukungan calon perseorangan dalam Pilkada, para wakil rakyat khususnya dari Komisi II DPR RI menilai terlalu ‘mengenakkan’ calon yang diusung non partai politik. Karena menurut mereka jika prosentase syarat partai politik maupun gabungan partai politik untuk mengajukan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sebesar 20 persen dari jumlah perolehan kursi atau 25 persen dari jumlah perolehan suara sah, maka logika praktis ‘parpol’ berharap pemerintah harus adil menaikkan juga prosentase jumlah syarat dukungan perseorangan menjadi 15-20 persen.

Data catatan Perkumpulan Untuk Demokrasi (Perludem) dan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), selaku pengamat sekaligus pemantau yang konsen selama pilkada serentak tahun 2015 diperoleh informasi bahwa dari 269 daerah yang pilkada serentak seluruh Indonesia hanya terdapat 250 pasangan calon perseorangan yang mendaftar, 80 pasangan yang tidak memenuhi syarat dimana 80 persennya (64 pasangan calon) tidak lolos karena  kekurangan syarat minimal dan sebaran dukungan.  Kedua lembaga tetap yakin dan optimis bahwa peluang partai politik untuk dapat mengajukan calon pasangan kepala daerah masih hasil pemilu legislatif yang jelas bisa dikalkulasi jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan Pilkada. Diperkokoh lagi dengan solidnya jaringan struktural, sosiopolitis dan kultural partai politik yang terbukti jika telah dapat menjembatani kepentingan masyarakat (pemilih) di daerah bersangkutan bersama pengambil kebijakan tentu akan mendongkrak poin kepercayaan rakyat atas partai politik.

Kegalauan partai politik (parpol) lewat pucuk pimpinan pusat maupun wakil rakyatnya dalam mensikapi revisi UU Pilkada dengan semata mendorong isu kenaikan prosentase syarat dukungan calon perseorangan menampakkan fakta bahwa adanya sempitnya cara pandang, sikap ‘petinggi’ partai politik dalam memahami hingga menghormati hak konstitusional warga negara untuk  mengaktualisakan diri dalam berdemokrasi utamanya dalam proses pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak. Dalam arti lebih luas terbukti bahwa sebagian besar partai politik belum mengoptimalkan peran, fungsi dan tanggungjawab dalam mencerdaskan masyarakat apalagi memberikan pemahaman akan kesadaran berpolitik di negara demokrasi.

Menurut Ramlan Surbakti, beberapa fungsi partai poltik yang lazim dan layak ditumbuhkembangkan dalam negara demokrasi termasuk di Indonesia antara lain; pertama, fungsi artikulasi kepentingan yang bermakna bahwa berbagai kebutuhan, tuntutan dan kepentingan masyarakat dipetakan untuk disampaikan melalui wakil-wakil kelompok yang masuk dalam lembaga legislatif (DPR/DPRD) untuk dikomunikasikan dengan pihak yang berkepentingan (eksekutif).  Kedua, fungsi agregasi kepentingan sebagai cara bagiamana agar kepentingan lewat kelompok yang berbeda digabungkan menjadi alternatif-alternatif pembuatan kebijakan publik.

Selain itu terdapat pula fungsi ketiga yakni sosialisasi politik dalam mengenalkan nilai, sikap, dan etika politik yang berlaku atau dianut dalam suatu negara demokrasi yang berlangsung tanpa henti dengan target akhir yakni munculnya partisipasi politik individu atau kelompok untuk dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.  Dalam kaitannya dengan pemilu bisa berwujud partisipasi individu dalam memberikan hak suara dalam pemilihan yang tentu tidak lepas dari perilaku politik individu dalam komunitas di masyarakat (faktor psikologis pada seorang calon atau partai politik lebih menonjol ketibang faktor sosiologis). Fungsi sosialisasi partai politik yang kurang konsisten berdampak pada tinggi atau rendahnya kualitas pemilih mengingat parpol hanya gencar  sosialisasi dan transformasi sosial ke masyarakat ketika ada kepentingan yang ingin dicapai, tapi ketika sudah tercapai proses sosialisasi politik berhenti. Kondisi inilah yang membuat fungsi sosialisasi politik dan  kaulitas perilaku pemilih di Indonesia seperti lingkaran yang terputus hingga pemilu terakhir.

Lebih fatal lagi dalam partai politik di negara kita terkait fungsi  keempat, yaitu kendurnya rekrutmen politik atau proses seleksi anggota-anggota kelompok untuk diberi mandat mewakili dalam jabatan-jabatan administratif maupun publik. Salah satu tugas pokok dalam rekrutmen politik adalah bagaimana partai politik menyediakan kader-kadernya yang berkualitas untuk duduk di lembaga legislatif (DPR/DPD) maupun di lembaga eksekutif (Presiden/gubernur/bupati/walikota) melalui proses pemilihan umum. Kondisi ini kentara sekali jika dicermati pada masa pencalonan dalam Pilakada mulai pendaftaran, penelitian, fit-proper test sampai penetapan bakal calon yang justru ’tertutup’ didominasi internal elit parpol bahkan kalangan kelompok berkapital yang lompat pagar meski ‘beli’ keanggotaan partai. Yang terakhir ialah fungsi komunikasi politik, mengandung arti bahwa melalui struktur berjenjang yang dimiliki partai politik dituntut mampu membangun komunikasi, isu, dan gagasan politik. Publik masih sering disuguhi kondisi riil petinggi partai politik yang kurang mampu mengkomunikasikan isu-isu taktis ataupun strategis sebagai prioritas internal partai politik, baru mengkomunikasikan lebih lanjut kepada pihak luar sehingga derajat kurang intensitas komunikasi itulah yang membuahkan besarnya konflik. Dalam mewujudkan komunikasi politik tersebut dapat pula melibatkan media-media massa sebagai alat komunikasi hingga membentuk sikap, nilai dan budaya politik yang terbukti sebagai pencitraan politik secara otomatis.

Kecemasan parpol yang kambuhnya bersifat ‘syndrom dadakan‘ berupa kecemasan akut (deep doubtful) selama sekian tahun hanya dengan mengandalkan suntikan revisi undang-undang akan senantiasa menjadi perhatian utama publik yang semakin ‘melek’ wawasan kebangsaan dan dinamika politik terkini.  Karena parpol hanya sebagai salah satu wadah mewujudkan partisipasi masyarakat dalam berdemokrasi maka selayaknya ‘sadar’ akan kondisinya dengan berbenah diri dengan semakin terbuka terhadap dinamika perubahan kebutuhan, permasalahan dan kepentingan masyarakat (negara). Sudah saatnya partai politik melakukan berbagai upaya guna evaluasi, perenungan, dan instrospeksi internal dengan terus mempertanyakan apakah tugas, peran, fungsi dan tanggungjawab sebagai wadah resmi yang dilindungi Undang-Undang telah diwujudkan dengan maksimal atau setengah hati. 

Selanjutnya dalam kaitan perbaikan proses menuju terciptanya kehidupan yang demokratis bukan saatnya lagi menunda-nunda langkah demi meningkatkan derajat kualitas kepercayaan  masyarakat kepada parpol sebagai salah wadah yang konstitusional yang dapat mewujudkan bersama pengambil kebijakan atas permasalahan, kebutuhan dan kepentingan bangsa serta negara. Komunikasi politik yang mutualis baik dengan internal partai politik (elit partai, anggota, relawan) maupun dengan pihak terkait hendaknya senantiasa dilandasi pola pikir, sikap, tindakan yang membuahkan nilai dan budaya politik dinaungi etika moral yang luhur.  Komunikasi politik kepada publik atau pihak luar dengan mengikuti perkembangan teknologi informasi  melalui website, jejaring media sosial (facebook, trwitter, dan sebagainya) juga bukan lagi manjadi barang tabu untuk disajikan secara transparan kecuali hal-hal yang dikhususkan.

Akhirnya derajat kualitas partispasi masyarakat dalam turut serta terlibat dalam berdemokrasi akan berbanding lurus hasilya jika terwujud kerelaan diri parpol bersama semua institusi politik lain untuk mulai berani membuka informasi secara jujur, transparan kepada masyarakat. Mengingat institusi apapun yang telah dinaungi keberadaannya oleh undang-undang negara berkewajiban untuk meningkatkan kualitas tata kelola lembaga yang baik dan benar (good government) secara terbuka sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik seperti yang diamanatkan oleh UU nomor 14 tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik.  Dan dalam pemilu, bilamana semua unsur yang terlibat baik selaku penyelenggara (KPU, Bawaslu serta jajaran di bawahnya), peserta (partai politik, calon penseorangan), pemantau, dan masyarakat secara umum telah memiliki kesadaran kolektif (collective consciousness) untuk menyamakan kehendak dan kepentingan bangsa-negara secara jujur, terbuka, adil, transparan, niscaya tidak akan lama nilai-nilai politik yang berbuah budaya yang mulia bisa diteladani oleh generasi penerus yang ingin mengaktualisasikan diri melalui demokrasi yang berwatak ke-Indonesia-an. Semoga Allah meridloi, amin.

 

Azhar Chilmi, S.Psi

 

Sumber Referensi:

  1. Detiknews.com 26/3/2016
  2. Surbakti, Ramlan. 1992. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia


Komisi Pemilihan Umum Kota Batu
Alamat : Jl. Raya Tlekung No. 212 Kota Batu Jawa Timur
Telp : +62 341-532030
Fax : +62 341-531866
Email : humas@kpu-kotabatu.go.id