H.M. MIFTAHUL ULUM, WAKIL KETUA KOMISI A DPRD JAWA TIMUR “KPU KOTA BATU BERANI MEMATOK PROSENTASE 80 %”

Tlekung,kpu-kotabatu.go.id, (06/03/2018) Komisi A DPRD Jawa Timur yang membidangi pemerintahan dalam kunjungannya ke KPU Kota Batu memberikan apresiasi terhadap KPU Kota Batu terkait keberanian KPU Kota Batu mematok prosentase 80 % untuk target pencapaian daftar pemilih. Prosentase 80 %  yang ditetapkan KPU Kota Batu ini lebih besar dari yang ditetapkan KPU RI untuk nasional sebesar 75 %.

Hal ini disampaikan oleh wakil ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur dari FKB (H.M. Miftahul Ulum) dalam kunjungannya ke KPU Kota Batu beserta rombongan, Selasa (06/03). Dalam keterangannya, Miftaahul Ulum menjeelaskan bahwasanya KPU Kota Batu Bisa dijadikan percontohan bagi KPU Kabupaten/Kota lainnya jika bisa melebihi target untuk prosentase yang telah ditetapkan secara nasional oleh KPU RI.

Selain itu, menurut Miftahul Ulum, Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur juga menyoroti tentang berkurangnya Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dari jumlah 5 orang untuk Pilkada 2018 menjadi 3 orang di pelaksanaan Pileg dan Pilpres untuk Pemilu 2019.

“Beban kerja lebih berat di Pileg, Pilpres untuk Pemilu 2019 dimana untuk Pilkada 1 suara dikerjakan 5 orang dan untuk Pemilu 2019, 5 suara dikerjakan 3 orang,” jelas wakil ketua Komisi A DPRD dari FKB.

Menghadapi hal ini, Komisi A DPRD Provinsi Jatim akan menyampaikan ke KPU RI terkait pengurangan PPK dari 5 menjadi 3 orang.

“Untuk merubah UU tentang evaluasi kinerja  PPK, prosesnya bisa  panjang dan mungkin bisa lewat PKPU. Mensiasatinya adalah 3 orang sesuai dengan UU dan 2 orang tetap membantu sebagai tenaga pendukung. Namun harus sinergi dengan penyiapan anggaran,” jelas wakil ketua Komisi A DPRD Jawa Timur dari Dapil IV ini.

“Komisi A DPRD Provinsi Jatim setelah kunjungan keliling ke KPU Kabupaten/Kota Jawa Timur, akan membawa semua permasalahan  ini ke KPU RI,” pungkas Miftahul Ulum.

Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur menargetkan tuntas mengunjungi 38 KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerja DPRD Jawa Timur. (eka/pdp)