01 Sep

Evaluasi Tahapan Pencalonan Pilkada Serentak 2015 Jatim Oleh Divisi Teknis KPU Jatim M. Arbayanto

Batu, kpu-kotabatu.go.id – Komisioner Divisi Teknis Provinsi Jawa Timur Muhammad Arbayanto menyampaikan bahwa pemilihan kepala daerah bukan lagi menjadi hal yang asing dimata masyarakat, dikarenakan sesuai dengan UU nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang didalamnya tertera bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan secara langsung. Hal tersebut dikemukakan pada saat mengisi acara Sosialisasi Tahapan Pencalonan yang dilaksanakan di Royal Orchids Garden Hotel, kemarin (31/8).

Arbayanto mengungkapkan pengalaman pada pilkada langsung secara serentak yang dilakukan pertama kali pada tahun 2015 menimbulkan pro dan kontra, terutama terkait dengan efisiensi. Pemilihan secara serentak dianggap tidak efisien terutama masalah pemborosan anggaran. Hal itu diakui oleh Arbayanto memang terjadi dilapangan. “Memang secara anggaran pilkada serempak memang sangat besar, ini adalah harga dari demokrasi,” ujarnya.

Pada pilkada serentak tahun 2015, KPU RI menjadikan UU Nomor 8 tahun 2015 ini menjadi dasar hukum penyelenggaraan pilkada langsung, yang ternyata masih memiliki banyak kelemahan. Undang-undang tersebut dianggap masih belum cukup memahami dinamika politik yang kemudian membuat KPU tingkat lokal selaku penyelenggara harus mengatasi permasalahan yang terjadi. Dalam pilkada 2015 terjadi beberapa masalah yang terjadi antara lain perpecahan di tingkat DPT dan terjadi persengketaan yang dalam UU nomor 8 Tahun 2015 tidak diatur. Ada juga permasalahan mengenai bakal Paslon yang berasal dari TNI, Polri, BUMN, BUMD dan PNS, persoalan secara administrasi di lapangan menjadi masalah karena di dalam birokrasi yang semerta-merta pengunduran diri belum tentu diterima. Masalah lain yang muncul adalah terkait dengan fenomena calon tunggal yang mengakibatkan KPU harus membuka pendaftaran sebanyak 3 putaran.

Dalam penjelasannya Arbayanto menyampaikan adanya isu strategis, dalam menerbitkan Peraturan KPU, KPU diwajibkan untuk melakukan konsultasi dengan komisi 2 DPR RI yang dimana konsultasi tersebut bersifat mengikat. Sehubungan dengan penelitian faktual, disebutkan bahwa pada pemilu 2015 penelitian faktual hanya dilakukan kepada temuan pendukung ganda, tetapi pada pemilu 2017 penelitian faktual dilakukan door to door kepada semua pendukung paslon perseorangan. Dalam penutupannya Arbayanto menyampaikan harapannya terhadap kelancaran pilkada tahun 2017, “Kami berharap pilkada 2017 di kota batu bisa berjalan lancar,” tutur Arbayanto.

Komentar via Facebook

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *