27 Jan

DIVISI TEKNIS KPU KOTA BATU IKUTI RAKOR REKAP DATA DAERAH PEMILIHAN

Batu, kpu-kotabatu.go.id (26 Januari 2022) – Komisioner KPU Kota Batu Divisi Teknis  Erfanudin dan SubKoordinator Teknis dan Hupmas Ariansyah Mustafa mengikuti Rapat Koordinasi Rekap Data Daerah Pemilihan (dapil) bersama 38 KPU Kabupaten/ Kota se-Jawa Timur yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Timur, Rabu (26/01) mulai pukul 10.00 WIB. Rakor dilaksanakan dalam rangka mempersiapkan tahapan Pemilu Tahun 2024, yang telah ditetapkan pada tanggal 14 Februari 2024 hari pemungutan suaranya.

Acara Rakor yang diselenggarakan secara daring ini dibuka oleh Ketua KPU Jawa Timur Choirul Anam,  dan dalam sambutannya menyampaikan bahwa hari pemungutan suara Pemilu 2024 telah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024. “Maka konsekuensi telah ditetapkannya tanggal pemungutan suara ini tahapan Pemilu sudah mulai disusun oleh KPU RI. Lalu terkait dengan penataan dapil, hanya ada di tingkatan Kabupaten/Kota, sedangkan untuk tingkat pusat dan Provinsi sudah ditetapkan di dalam Undang-undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam penataan dapil ini, yang perlu Kita lakukan ialah sesuai dengan prinsip-prinsip penataan dapil,” tutur Ketua KPU Jatim.

Komisioner KPU Provinsi Jawa Timur Divisi SDM dan Litbang KPU Jawa Timur, Rochani terkait dengan tanggal pemungutan suara yang sudah ditetapkan, berpesan kepada KPU Kabupaten/Kota agar memiliki skala prioritas untuk program kerjanya. “Program kerja yang ada di DIPA segera dilakukan percepatan penyerapannya agar ketika anggaran tahapan Pemilu turun, yang kegiatan rutin sudah selesai,” katanya.

Miftahur Rozaq selaku Komisioner Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Jawa Timur mengungkapkan jika regulasi terkait potensi-potensi perubahan dapil kabupaten/kota sudah jelas.

Komisioner KPU Provinsi Jawa Timur Divisi Teknis  Penyelenggaraan, Insan Qoriawan pada rakor ini menekankan pentingnya pemahaman prinsip-prinsip penataan dapil serta esensi penataan dapil yakni keterwakilan dan kesetaraan. “Selain itu, keterlibatan publik dalam penataan dapil juga sangat penting dan harus diperhatikan. KPU Kabupaten/ Kota meskipun diberi wewenang menata dapil, tetap harus melibatkan publik dalam hal penataan dapil karena ini penting untuk mendapatkan masukan. Publik ini banyak, termasuk stakeholder terkait, parpol, Bawaslu, tokoh masyarakat, LSM/ Ormas, akademisi, dan sebagainya.” kata Insan. (pdp)

Komentar via Facebook

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

27 − 18 =