01 Agu

Bimtek Verifikasi Dukungan Bakal Calon Perseorangan Dalam Pilwali Kota Batu Tahun 2017 Sesi Kedua

Batu, kpu-kotabatu.go.id – Ketua Bawaslu Prof. Muhammad saat menjadi narasumber sesi kedua dalam acara Bimbingan Teknis Verifikasi Dukungan Bakal Calon perseorangan dalam Pilwali Kota Batu 2017 memaparkan, banyak anggapan dari masyarakat bahwa pelanggaran Pemilu dimulai dari tingkat PPK dan PPS, karena disana rawan terjadi pencurian atau penggelembungan suara. Namun Ketua Bawaslu ini menepis anggapan tersebut, dan mengatakan bahwa PPK dan PPS lah yang mengawal pelaksanaan Pemilu mulai dari tingkat bawah.

Meskipun demikian, Prof. Muhammad mengakui bahwa ada beberapa anggota PPK yang melakukan pelanggaran tersebut dan akhirnya harus mendekam di jeruji untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, “Ada salah satu anggota KPK yang melakukan penggelembungan suara saat pemilihan legislatif (tahun 2014) di salah satu Kota/Kabupaten di Jatim, dan saat ini sudah satu tahun menjalankan hukuman di penjara. Saya tanya, bagaimana Kamu bisa melakukan penggelembungan suara itu, lalu dijawab oleh terdakwa, dia melakukan penggelembungan suara dengan mengubah angka pada hasil rekap (penghitungan surat suara) tanpa menggunakan alat penghapus,” jelas Ketua Bawaslu RI. Terdakwa PPK tersebut mengubah angka 1 menjadi angka 7, kemudian mengubah angka 3 menjadi angka 8, dan juga menambahkan angka 0 di belakang, sehingga suara yang tadinya hanya puluhan menjadi ratusan. Prof. Muhammad meminta perbuatan seperti itu tidak sampai terjadi di Kota Batu.

“Saya tantang anggota PPK dan PPS atau seluruh penyelenggara Pemilu di Kota Batu ini. Supaya Pilwali Kota Batu tidak berujung di MK (Mahkamah Konstitusi).” Biarlah yang menentukan Walikota Batu adalah dari hasil suara, dan bukan ditentukan oleh 9 hakim yang ada di Mahkamah Konstitusi,” tutup Ketua Bawaslu RI.

Komentar via Facebook

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

78 − 75 =