19 Agu

Bimtek Pengelolaan Keuangan Dan Laporan Kegiatan

Batu, kpu-kotabatu.go.id – Kemarin (18/8) KPU Batu menyelenggarakan Bimtek (bimbingan teknis) pengelolaan dan laporan kegiatan dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Batu 2017. Kegiatan yang dilaksanakan di Roemah YWI ini dihadiri oleh Ketua dan anggota PPK dan PPS beserta sekretariat se-Kota Batu. Turut hadir sebagai narasumber, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur HM. Eberta Kawima yang secara teknis langsung menjelaskan dan mengajak semua penyelenggara mencermati Keputusan KPU No 88 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknnis Tata Cara Pengelolaan, Penyaluran Dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Dana Hibah Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/ Atau Walikota Dan Wakil Walikota.

Narasumber selanjutnya, Dewita Hayu Shinta komisioner Divisi Perencanaan Keuangan Dan Logistik KPU Jatim, menjelaskan bagaimana peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dengan prinsip hemat, efisien, efektif, transparan, dan akuntable.

“Bimtek kali ini menjadi penting karena setiap tahapan yang dijalankan berbasis kinerja dengan keuangan maupun laporan keuangan, ini tidak bisa terpisah oleh karena itu kita menghadirkan teman-teman sekalian (peserta bimtek) agar saling mensupport untuk segera diwujudkan.” ujar Ashar Chilmi dalam sambutannya.

Erfanudin Komisioner Divisi Umum Keuangan dan Logistik dalam pengantarnya juga mengatakan setidaknya ada 4 tahap dalam proses penganggaran yaitu Persiapan, ratifikasi, implementasi, evaluasi/laporan dimana perubahan regulasi mengenai pendanaan penyelenggaraan pemilihan sejak tanggal 30 September 2014, UU 22 Tahun 2014, dikeluarkannya Perppu No 1 Tahun 2014 tanggal 2 oktober 2014, disahkannya Undang-Undang No 1 Tahun 2015 tanggal 2 Februari 2015, tanggal 18 Maret 2015, hingga Presiden mengesahkan UU 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan UU 1 Tahun 2015 Tentang PemilihanGubernur, Bupati, Dan Walikota, yang saat ini telah mengalami perubahan menjadi UU No 10 Tahun 2016 adalah tidak terlepas dari peran politik dan good will goverment. Didukung pula dengan adanya peraturan-peraturan yang lain seperti Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Menteri Dalam Negeri dalam pengelolaan anggaran.

 

Dengan dinamika perubahan ini pula menyebabkan adanya keputusan-keputusan KPU tentang perubahan teknis pelaporan pertanggung jawaban di tingkat PPK dan PPS. Dan ini menimbulkan pertanyaan dari seorang anggota PPK Kecamatan Batu yang mengatakan, “kalau saya cermati bahwa kalau dulu pertanggungjawaban bersatu di KPU, kalau sekarang terpisah. Kalau masalah taken SPJ dulu ketua PPK dan bendahara. Sekarang sekertaris. Dan pencairan dana pun bersifat sistematis.”

Menanggapi hal tersebut, Erfanudin mengatakan bahwa bimtek kali ini untuk penyamaan presepsi dan teknis penyusunan LK baik format-format maupun SPJ-nya, sehingga di kemudian hari tidak akan ada salah paham antar sekertariat dengan PPK atau PPS. “Karena dinamika regulasi yang luar biasa tersebut, akan menjadi timpang ketika kita sebagai penerima juga pelaksana anggaran tersebut tidak kita imbangi dengan pengelolaan dan pelaporan yang baik. Refleksi dari tahun lalu, banyak SPJ yang kemudian terhambat.”

Harapannya dengan adanya bimtek kali ini hambatan-hambatan dan kesulitan yang ada nantinya dapat diselesaikan dengan baik dengan adanya laporan kegiatan periodik dan laporan keuangan yang harus disampaikan para penyelenggara di tingkatan PPK dan PPS kepada KPU di setiap awal bulannya.

Komentar via Facebook

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

52 + = 55