wordpress stats

Rapat Konsultasi Persiapan Penataan DAPIL DPRD Kota Batu dalam Pemilu Tahun 2019

Batu, kpu-kotabatu.go.id – KPU Kota Batu melaksanakan Rapat Konsultasi dalam rangka Persiapan Penataan Daerah Pemilihan (dapil) DPRD Kota Batu dalam Pemilu Tahun 2019 yang dilaksanakan di aula KPU Kota Batu, Selasa (5/12).

Oleh karena pemetaan dapil harus memperhatikan kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional, proporsionalitas, integralitas wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas, dan kesinambungan, Maka diperlukan masukan dari semua komponen yang ada di masyarakat untuk menampung aspirasi serta informasi pendukung yang dibutuhkan dalam penyusunan daerah pemilihan dan alokasi anggota DPRD Kota Batu.

Rapat yang dimulai pukul 10.00 WIB ini mengundang pemangku kepentingan di Kota Batu yaitu tokoh masyarakat, tokoh agama, media massa, Pemerintah Kota Batu, camat, kades/Lurah se-Kecamatan Batu, pejabat di lingkungan Polres batu, pejabat di lingkungan Kodim 0818, 19 partai politik calon peserta pemilu tahun 2019 serta Bawaslu Kota Batu.

Dalam pembukaannya, Ketua KPU Kota Batu, Rochani memaparkan bahwa daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk DPR dan DPRD Provinsi telah diatur ketetapannya oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Sedangkan untuk daerah pemilihan Kabupaten/Kota ditetapkan oleh KPU RI. “Prosedurnya dari kami dulu di Kabupaten/Kota”, terangnya.

Momentum ini penting bagi KPU Kota Batu untuk bersilahturahmi sekaligus berdiskusi dengan pemangku kepentingan sebagai langkah awal penataan dapil untuk DPRD Kota Batu. Partai Politik diundang dalam kesempatan ini, dalam kapasitas sebagai calon peserta pemilu 2019 nanti “Pemetaan Dapil ini sangat strategis bagi partai politik karena keputusan untuk menempatkan kader dalam satu dapil berdasarkan elektabilitasnya menjadi penting,” ujar Ketua Divisi teknis ini. Pemangku kepentingan yang diundang memiliki andil dalam pemetaan daerah pemilihan ini. TNI dan Polri harus paham bagaimana terkait srategi penataan dapil untuk mengantisipasi dari segi pengamanannya dan ketertibannya. Tokoh masyarakat memiliki peran untuk memberikan masukan terkait perubahan dapil dan skenario bila menggabungkan desa atau kelurahan bagaimana potensi konfliknya dan sejarah kewilayahan yang harus harus dipertimbangkan. Camat, Kades dan Lurah diundang untuk mengetahui terkait data pengembangan di wilayah Batu, “Apakah sampai hari ini ada pemekaran kecamatan, atau kah di RT RW nya dalam 10 tahun kedepan sudah ada prediksi untuk memecah kecamatan,” papar Rochani. Pemerintahan Kota Batu yaitu Dispendukcapil dan Bagian Pemerintah Kota Batu diundang untuk penjelasan mengenai data kependudukan. Karena pembentukan dapil itu berdasarkan kecamatan dan bila di kecamatan tidak terpenuhi maka menjadi bagian dari kecamataan yaitu menggabungkan desa/kelurahan.

Kota Batu adalah salah satu kota yang mengalami perubahan dapil berdasar Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) semester I tahun 2017 dari Kemendagri, Jumlah penduduk di Kota Batu adalah 203.214 Jiwa. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 200 ribu- 300 ribu memiliki alokasi 30 kursi DPRD. Kursi DPRD dalam satu dapil paling sedikit 3 - 12 kursi. Sehingga perubahannya adalah Dari 3 dapil pada pemilu 2014 menjadi 4 dapil pada pemilu 2019. Ada penambahan 5 Kursi di DPRD Kota Batu pada pemilu 2019 memiliki 30 Kursi dari pemilu sebelumnya yang 25 kursi.



Komisi Pemilihan Umum Kota Batu
Alamat : Jl. Raya Tlekung No. 212 Kota Batu Jawa Timur
Telp : +62 341-532030
Fax : +62 341-531866
Email : humas@kpu-kotabatu.go.id