wordpress stats

Dalam Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu, Dr. Sufyanto Jelaskan Inti UU Pemilu No. 7 Tahun 2017

Batu, kpu-kotabatu.go.id - KPU Kota Batu menghadirkan mantan Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur periode 2012-2017, Dr. Sufyanto, dalam Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di Hotel Aster, Senin (2/10).

Dalam kesempatan yang diberikan, Dr. Sufyanto menjelaskan bahwa Undang-Undang 7 Tahun 2017 bertujuan untuk mengarahkan upaya Republik Indonesia untuk menempatkan pemilu sebagai lahan untuk memastikan semua hajat pemilik konstitusi yaitu rakyat agar dapat terpenuhi, untuk memilih pemimpinnya secara demokratis.

Undang-Undang 7 Tahun 2017 merupakan kodefikasi atau kumpulan dari 3 Ungdang-Undang yaitu UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu, UU Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan DPR, DPD dan DPRD, serta UU Nomor 42 tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Mengapa harus kodefikasi, karena menurut keputusan Mahkamah Konsitusi, pemilu 2019 itu pemilu Presiden dan wakil Presiden, pemilu DPR, DPD dan DPRD yang bersamaan, sehingga tidak mungkin dibangun dengan UU yang berbeda.

Ada beberapa aturan baru di UU ini misalnya untuk pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD. Sebagai contoh perubahan ambang batas kursi di setiap daerah pemilihan dan penambahan kursi di parlemen. Untuk DPRD Provinsi Jawa Timur ada tambahan kursi DPRD dari 100 menjadi 120 kursi. Oleh karena ada tambahan 20 kursi, maka ada beberapa daerah pemilihan yang harus diubah, “Yang itu saya kira akan mengubah kosentrasi dan kekuatan partai politik yang ada di Jawa Timur,” terangnya. 

Di Batu ada penambahan kursi anggota DPRD tingat Kota sejumlah 5 kursi. dari 25 menjadi 30 kursi. Hal tersebut mengubah komposisi daerah pemilihan. Mengubah komposisi daerah pemilihan akan berdampak pada partai politik. Oleh karena itu penyusunan daerah pemilihan harus betul-betul memenuhi standar pembentukan daerah pemilihan, mewakili seluruh heteroginitas, kultur atau masyarakat yang ada di pemilihan itu sendiri. Kalau tidak, ada partai yang diuntungkan dan partai yang dirugikan.

UU No 7 Tahun 2017 mengubah pola sistem konversi suara menuju kursi. Kalau dahulu proporsional terbuka dengan sistem quota hare sekarang menuju pola divisor, saint legue. Hal tersebut dapat mengubah komposisi perolehan suara partai. "Tidak ada partai besar dan partai kecil. Yang ada, partai yang representasi daerah pemilihan, dengan partai yang tidak reperesentasi daerah pemilihan," terangnya.

Dalam pemaparannya kepada undangan, Dr. Sufyanto menjelaskan Kewenangan yang dimiliki Bawaslu yaitu kewenangan administratif terkait dengan sengketa proses. Sengketa proses dilaksanakan Bawaslu dan sengketa hasil dilakukan oleh MK. 

Dalam sengketa proses itu ada sengketa administrasi yang sifatnya TUN. Bawaslu bisa membuat keputusan quasi administrasi, sampai pada terkait politik uang, peserta bisa didisqualifikasi. Bawaslu bisa memulihkan hak konstitusional terkait calon peserta baik dari DPD mau pun partai politik sebagai calon anggota legislatif. Apabila calon perserta dibatalkan KPU, maka dapat mengajukan sengketa ke Bawaslu. Karena Bawaslu tingkat Kabupaten/Kota sifatnya permanen maka bisa langsung mendaftar di Bawaslu Kabupaten/Kota lalu diselesaikan di Bawaslu Provinsi. Putusan sengketa tersebut wajib dilaksanakan oleh KPU. Tetapi bila Bawaslu menolak permohonan sengketa calon peserta dan menguatkan putusan KPU, maka peserta dapat mengajukan sengketa ke PTUN, dan apabila kalah di PTUN dapat mengajukan banding ke MA. "Proses tersebut cepat karena ada batasan waktu," jelasnya.



Komisi Pemilihan Umum Kota Batu
Alamat : Jl. Raya Tlekung No. 212 Kota Batu Jawa Timur
Telp : +62 341-532030
Fax : +62 341-531866
Email : humas@kpu-kotabatu.go.id