20 Des

Bawaslu Rancang Perekaman Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS

Pontianak, kpu, go, id – Badan Pengawas Pemilu RI merencanakan perekaman aktivitas pemungutan dan penghitungan suara di TPS pada pilkada 2017. Hasil rekaman di setiap TPS tersebut kemudian dikirim ke pusat data di Bawaslu RI dan dipublikasikan kepada masyarakat secara luas. Perekaman dan publikasi hasil rekaman aktivitas di TPS bertujuan untuk memperkuat sistem transparansi dan akuntabilitas pemungutan dan penghitungan suara.

“Kami sudah menetapkan Provinsi DKI dan Kota Yogyakarta sebagai pilot project. Petugas kami akan melakukan perekaman pemungutan dan penghitungan di semua TPS di dua daerah tersebut. Masyarakat dapat mengakses video itu dan membandingkan hasilnya dengan scan C1 yang dilakukan KPU Kabupaten/Kota,” kata Anggota Bawaslu RI Nasrullah saat memberikan paparan pada Bimbingan Teknis Terpadu Pemungutan dan Penghitungan Suara, Rekapitulasi dan Penetapan Calon Terpilih Pilkada 2017 di Kota Pontianak, Senin malam (19/12).  

Meskipun Bawaslu RI menetapkan Provinsi DKI dan Kota Yogyakarta sebagai proyek percontohan visualisasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS, Nasrullah mengatakan daerah lain juga dapat melakukan hal serupa. “Untuk daerah di luar DKI dan Kota Yogya, kami baru menargetkan perekaman aktivitas rekapitulasi di tingkat kecamatan dan kabupaten/kota saja. Tapi kalau ada yang mau mengembangkan sampai ke tingkat TPS seperti di DKI dan Kota Yogyakarta tidak apa-apa. Silahkan saja. Itu kreativitas masing-masing daerah,” ujarnya.

Untuk merealisasikan rencana perekaman aktivitas pemungutan dan penghitungan suara di TPS itu, kata Nasrullah, pengawas pemilu di tingkat TPS harus memiliki kemampuan khusus, terutama kemampuan mengoperasikan kamera dan laptop. Perekaman aktivitas pemungutan dan penghitungan suara di TPS, lanjut Nasrullah merupakan bagian dari upaya Bawaslu bersinergi dengan KPU untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas hasil pemilihan kepala daerah 2017.

Pengawasan berbasis perekaman aktivitas memilih di TPS, kata Nasrullah, akan memperkuat basis data pengawas pemilu tentang setiap kejadian di TPS dan berguna untuk menemukan pola-pola kecurangan yang terjadi. Nasrullah mengatakan dalam beberapa kasus kecurangan, jajarannya menemukan sejumlah pola baik dalam kontek praktik politik uang maupun penggunaan hak pilih oleh orang yang tidak berhak.

Tren terbaru kata Nasrullah, pada hari pemungutan suara terdapat proses pengorganisasian kepada sejumlah pemilih yang akan menggunakan hak pilih di TPS. Pengorganisasian dilakukan di sekitar lokasi TPS. “Jadi ada lokasi transit pemilih sebelum dan sesudah ke TPS. Lokasinya sekitar 200 atau 300 meter dari TPS. Lokasi tersebut menjadi pusat transaksi politik uang,” ujarnya.

Selain pola pengorganisasian di dekat TPS, lanjut Nasrullah, terdapat pola penyalahgunaan penggunaan hak pilih. Praktik penyalahgunaan hak pilih biasanya terjadi menjelang pemungutan suara berakhir. ”Polanya ada pemilih datang ke TPS membawa formulir C6 atau surat pemberitahuan memilih. Anggota KPPS yang bertugas melakukan registrasi pemilih tanpa melakukan pencocokan fomulir C6 dengan daftar pemilih di TPS tersebut, langsung mencatatnya. 15 menit setelah itu datang pemilih berikutnya untuk menggunakan hak pilih, ternyata hak pilihnya sudah digunakan orang lain,” beber Nasrullah.

Menurut Nasrullah, berbagai bentuk kecurangan itu dapat dicegah dengan meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum. Karena itu, ia meminta jajaran pengawas pemilu tidak menoleransi siapapun yang melakukan pelanggaran. Tetapi Nasrullah juga mengingatkan agar Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota tidak mudah memberikan rekomendasi. “Sebelum memberikan rekomendasi dalami dulu masalahnya. Proses dan koordinasi harus dilakukan dengan penyelenggara di tingkatannya. Jadi rekomendasi itu harus benar-benar berdasarkan kajian yang matang,” ujarnya.

Perkuat Administrasi Kepemiluan

Sementara itu, Ketua DKPP RI Jimly Asshiddiqie meminta jajaran penyelenggara pemilu terus memperkuat administrasi pemilihan, baik administrasi pelayanan maupun tata laksana. Karena itu, kata Jimly, sinergi dan kolaborasi antara komisioner dan sekretariat di semua tingkatan mutlak diperlukan. “Separoh dari sukses penyelenggaraan pilkada itu tergantung dukungan administrasi. Kita selama ini sering mengabaikan peran administrasi ini, padahal sangat menentukan,” ujarnya.

Menurut Jimly, administrasi kepemiluan harus diupayakan efesien dan produktif. Pelayanan administrasi yang baik, kata Jimly akan mencegah munculnya ketidakpuasan peserta pemilihan terhadap kinerja penyelenggara. “Peradaban demokrasi kita masih terlalu jauh dibanding negara-negara maju. Di sana satu pekerjaan ditangani satu orang, di Indonesia satu pekerjaan terkadang masing ditangani 10 orang sehingga tidak efesien,” ujarnya.

Jimly juga mengingatkan agar penyelenggara pemilihan mampu mengelola suara publik dengan baik. Menurutnya penyelenggara pemilihan penting hadir di ranah komunikasi publik yang efektif. “Jangan biarkan berita negatif bertebaran. Harus dilakukan counter oleh penyelenggara, menjelaskan kepada publik apa yang sesungguhnya terjadi,” ujarnya.

Selain sinergi dan kolaborasi komisioner dan sekretariat, sinergi KPU dan Bawaslu perlu terus dijaga dan diperkuat. Tetapi Jimly mengingatkan kemitraan Bawaslu dan KPU haruslah kemitraan yang kritis dan independen karena masing-masing punya pertanggungjawaban profesional. “Jangan sampai saking akrabnya lupa independensi masing-masing,” ujarnya. 
Pontianak, kpu, go, id—Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Juri Ardiantoro menegaskan pentingnya penyelenggara pemilihan di semua tingkatan memfasilitasi hak pemilih dan kandidat secara adil dalam pilkada 2017. Fasilitasi yang adil dan baik akan memengaruhi kepercayaan dan kredibilitasi semua pihak terhadap proses dan hasil pemilihan.

“Kalau kita sudah bisa menfasilitasi kepentingan dari dua pihak utama yang terlibat dalam pemilihan (pemilih dan kandidat, red), maka kredibilitas pemungutan suara dan penetapan hasil pemilihan tidak akan ada yang meragukan. Mereka percaya dengan hasil pemilihan yang dikelola dan ditetapkan KPU,” kata Juri pada acara pembukaan Bimbingan Teknis Terpadu Pemungutan dan Penghitungan Suara, Rekapitulasi dan Penetapan Calon Terpilih Pilkada 2017 Gelombang II di Kota Pontianak, Senin malam (19/12).

Bimtek terpadu tersebut dihadiri oleh 388 orang peserta dari 94 daerah yang menggelar pilkada tahun 2017 baik dari KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota. Selain komisioner KPU RI, hadir sebagai narasumber ketua DKPP RI Jimly Assiddiqie, anggota Bawaslu RI Nasrullah dan Ketua PPU Penca Ariani.  

Fasilitasi terhadap pemilih, kata Juri, dilakukan dengan cara memastikan setiap warga Negara yang berhak memilih di suatu daerah pemilihan terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) dan dapat menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara. “Petugas harus memfasilitasi pemilih agar masuk DPT. Itu jaminan bagi pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya. Karenanya jangan menganggap hak pilih itu sebagai persoalan teknis, tetapi itu sesuatu yang sangat substansial,” ujarnya.

Sementara fasilitasi terhadap kandidat pada pemungutan dan penghitungan suara dilakukan dengan cara menjamin penghitungan dan pencatatan hasil pemilihan ke dalam berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara otentik dengan perolehan suara yang mereka raih. “Petugas harus dapat menjaga amanah pemilih yang telah memberikan suaranya kepada calon. Jangan sampai karena kelalaian atau kesengajaan, ada perolehan suara kandidat yang bertambah atau malah berkurang. Hal ini jangan sampai terjadi,” ujarnya.

Agar petugas pemilihan dapat memfasilitasi hak-hak pemilih dan kandidat dengan baik maka kemampuan mereka dari sisi pengetahuan, pengelolaan tahapan dan penyelesaian masalah mesti ditingkatkan. “Karena itu, bagi teman-teman yang hadir pada acara bimtek ini punya kewajiban untuk mentransformasikan pengetahuan dan kemampuannya kepada teman-teman di bawah seperti PPK, PPS, KPPS, Panwascam dan Panwas TPS,” kata Juri.

Juri mengatakan bahwa pemilihan gubernur, bupati dan wali kota merupakan arena bersaing dan “berburu” kekuasaan bagi para kandidat. Karena itu, bisa saja terdapat kandidat yang ingin memenangi kontestasi secara jujur dan adil, tetapi tidak tertutup kemungkinan ada pula kandidat yang ingin merebut kekuasaan dengan cara curang.  “Makanya kita sebagai penyelenggara harus tegak lurus dengan aturan, taat asas dan prosedur. Jika itu kita lakukan maka potensi masalah yang terjadi di lapangan akan dapat terselesaikan,” ujarnya.

Kepala Biro Teknis dan Hupmas KPU RI Sigit Joyowardono mengatakan penyelenggaraan bimtek terpadu bertujuan untuk membangun sinergi dan pemahaman bersama penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu/Panwaslu) terhadap regulasi pemilihan dan implementasinya di lapangan. “Melalui bimtek terpadu ini kita harapkan tidak ada beda tafsir antara KPU dan Bawaslu baik terhadap undang undang maupun peraturan KPU,” ujarnya.(gd/KPU/FOTO Hupmas/dosen)

Komentar via Facebook

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

87 + = 91