07 Des

Bimtek Kehumasan, Media Center dan Pelayanan Informasi KPU

 

Bondowoso, kpu-kotabatu.go.id – (04-12-2017), Bimtek Kehumasan, Media Center dan Pelayanan Informasi Pilkada Serentak 2018 yang Bertempat di Ijen View Hotel and Resort Bondowoso, dipimpin langsung oleh Komisioner Divisi SDM dan Parmas KPU Jawa Timur Gogot Cahyo Baskoro.

Adapun KPU Kota Batu diwakili oleh Komisioner KPU Kota Batu Divisi SDM dan Parmas, Saifudin Zuhri, S.H.I. dan Prasetiya Dwi P, Staf Bagian Teknis selaku operator website.

Dalam pemaparannya Gogot menyampaikan terkait dengan Launching RPP (rumah pintar pemilu) dan Launching pilkada kabupaten kota, disamping itu Gogot juga menyampaikan terkait dengan pemberitaan KPU kabupaten kota dalam mengelola berita di website.

“Bimtek kehumasan, media center dan pelayanan informasi Pilkada serentak 2018 ini juga mendatangkan narasumber dari akademisi dan praktisi, agar peserta dari seluruh KPU kabupaten/kota di Jawa Timur ini dapat lebih memahami tentang kehumasan dan media center.” terangnya.

Antara lain narasumber yang hadir adalah DR.Selfi Budi Helpiastuti, S.Sos, M.Si, dosen Prodi Administrasi Negara FISIP Universitas Jember,
yang menjelaskan tentang bagaimana tata cara pengelolaan kehumasan di lingkungan KPU Kab/Kota.

Selfi juga memaparkan bahwa pentingnya peran jajaran humas itu, maka diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang lincah atau aktif secara fisik, kreatif/inovatif serta punya olah fikir yg dinamis ditunjang dengan sikap yang profesional.

 Bimtek Kehumasan

(pdp)

06 Des

Rapat Konsultasi Persiapan Penataan DAPIL DPRD Kota Batu dalam Pemilu Tahun 2019

Batu, kpu-kotabatu.go.id – KPU Kota Batu melaksanakan Rapat Konsultasi dalam rangka Persiapan Penataan Daerah Pemilihan (dapil) DPRD Kota Batu dalam Pemilu Tahun 2019 yang dilaksanakan di aula KPU Kota Batu, Selasa (5/12).

Oleh karena pemetaan dapil harus memperhatikan kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional, proporsionalitas, integralitas wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas, dan kesinambungan, Maka diperlukan masukan dari semua komponen yang ada di masyarakat untuk menampung aspirasi serta informasi pendukung yang dibutuhkan dalam penyusunan daerah pemilihan dan alokasi anggota DPRD Kota Batu.

Rapat yang dimulai pukul 10.00 WIB ini mengundang pemangku kepentingan di Kota Batu yaitu tokoh masyarakat, tokoh agama, media massa, Pemerintah Kota Batu, camat, kades/Lurah se-Kecamatan Batu, pejabat di lingkungan Polres batu, pejabat di lingkungan Kodim 0818, 19 partai politik calon peserta pemilu tahun 2019 serta Bawaslu Kota Batu.

Dalam pembukaannya, Ketua KPU Kota Batu, Rochani memaparkan bahwa daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk DPR dan DPRD Provinsi telah diatur ketetapannya oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Sedangkan untuk daerah pemilihan Kabupaten/Kota ditetapkan oleh KPU RI. “Prosedurnya dari kami dulu di Kabupaten/Kota”, terangnya.

Momentum ini penting bagi KPU Kota Batu untuk bersilahturahmi sekaligus berdiskusi dengan pemangku kepentingan sebagai langkah awal penataan dapil untuk DPRD Kota Batu. Partai Politik diundang dalam kesempatan ini, dalam kapasitas sebagai calon peserta pemilu 2019 nanti “Pemetaan Dapil ini sangat strategis bagi partai politik karena keputusan untuk menempatkan kader dalam satu dapil berdasarkan elektabilitasnya menjadi penting,” ujar Ketua Divisi teknis ini. Pemangku kepentingan yang diundang memiliki andil dalam pemetaan daerah pemilihan ini. TNI dan Polri harus paham bagaimana terkait srategi penataan dapil untuk mengantisipasi dari segi pengamanannya dan ketertibannya. Tokoh masyarakat memiliki peran untuk memberikan masukan terkait perubahan dapil dan skenario bila menggabungkan desa atau kelurahan bagaimana potensi konfliknya dan sejarah kewilayahan yang harus harus dipertimbangkan. Camat, Kades dan Lurah diundang untuk mengetahui terkait data pengembangan di wilayah Batu, “Apakah sampai hari ini ada pemekaran kecamatan, atau kah di RT RW nya dalam 10 tahun kedepan sudah ada prediksi untuk memecah kecamatan,” papar Rochani. Pemerintahan Kota Batu yaitu Dispendukcapil dan Bagian Pemerintah Kota Batu diundang untuk penjelasan mengenai data kependudukan. Karena pembentukan dapil itu berdasarkan kecamatan dan bila di kecamatan tidak terpenuhi maka menjadi bagian dari kecamataan yaitu menggabungkan desa/kelurahan.

Kota Batu adalah salah satu kota yang mengalami perubahan dapil berdasar Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) semester I tahun 2017 dari Kemendagri, Jumlah penduduk di Kota Batu adalah 203.214 Jiwa. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 200 ribu- 300 ribu memiliki alokasi 30 kursi DPRD. Kursi DPRD dalam satu dapil paling sedikit 3 – 12 kursi. Sehingga perubahannya adalah Dari 3 dapil pada pemilu 2014 menjadi 4 dapil pada pemilu 2019. Ada penambahan 5 Kursi di DPRD Kota Batu pada pemilu 2019 memiliki 30 Kursi dari pemilu sebelumnya yang 25 kursi.

04 Des

KPU Kota Batu Serahkan BA Hasil Penelitian Administrasi pada Parpol

Batu, kpu-kotabatu.go.id – Ada dua agenda di KPU Kota Batu terkait masa Penyerahan Syarat Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta pemilu Tahun 2019, pada hari Jumat (1/12)

Untuk partai politik yang berkas syarat keanggotaannya diterima pada tanggal 3-16 Oktober 2017, telah memasuki masa  penyerahan hasil perbaikan administrasi pada hari Jumat (1/12) tepat pada pukul 00.00 WIB. Sampai hari terakhir tercatat 8 (delapan) partai politik tingkat Kota Batu yang menyerahkan hasil perbaikan syarat keanggotaannya ke Kantor KPU Kota Batu yaitu PDI perjuangan, PAN, PPP, PKB, PSI, Partai Berkarya, Partai Garuda dan Partai Hanura. Sesuai Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017, KPU Kota Batu melaksanakan penelitian administrasi hasil perbaikan dari tanggal 2 s.d. 11 Desember 2017.

Sedangkan Untuk  partai politik calon Peserta Pemilu 2019 pasca putusan BAWASLU RI, memasuki penyampaian hasil penelitian administrasi oleh KPU Kota Batu. Mardiono, selaku Divisi Hukum KPU Kota Batu menyerahkan Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi kepada PBB, PKPI, Partai Idaman, Partai Republik, dan PIKA.  Sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 205 tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemeriksaan Dokumen Persyaratan partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, perbaikan administrasi oleh partai politik dilakukan dari tanggal 2 s.d. 15 Desember 2017.

01 Des

KPU Batu Undang Pemangku Kepentingan dalam Rakor Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

Batu, kpu-kotabatu.go.id – Kamis (30/11) KPU Kota Batu mengadakan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Semeser II tahun 2017.
Pelaksanaan rapat koordinasi ini adalah kali kedua setelah pernah dilakukan sebelumnya pada September lalu. Dalam rapat koordinasi tersebut KPU Kota Batu turut mengundang perwakilan dari Panwas Kota Batu, Dispendukcapil, Dinas Sosial, Badan Statistik, Polres Batu, Danramil, MKKS baik dari Negeri maupun Swasta, serta mengundang tiga camat di Kota Batu.

Dalam rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Komisioner KPU Kota Batu Divisi Program dan Data Ashar Chilmi ini, menghimpun baik data maupun masukan terait dengan data pemilih , baik untuk pemilih pemula, lansia, anak jalanan, dan TNI maupun Polri  yang telah memasuki masa pensiun.

Ashar Chilmi menyampaikan rasa terima kasihnya kepada pihak-pihak yang telah ikut berpartisipasi dengan memberikan data-data real ada di lapangan, “KPU Kota Batu akan melalui sarana media komunikasi untuk meminta data real terkait nama, baik siswa siswi di SMA, SMK, TNI Polri dan Dinas Sosial. Kami tidak bisa memberikan balasan selain keyakinan kita agar mampu mempertahankan partisipasi pemilih kita di Pemilihan Gubernur Jawa Timur semoga dengan upaya ini bisa meningkatkan partisipasi pemilih di Kota Batu,” tutupnya.

30 Nov

Saifudin Zuhri Koordinasi dengan Plt. Walikota Terkait Pembentukan Sekretariat PPK

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), PPK dibantu Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan dan dibantu dua orang staf sekretariat.

Oleh karena itu KPU Batu melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota Batu terkait pembentukan Sekretaris PPK serta fasilitasi ruangan Seketariat PPK dan Sekretariat PPS beserta sarana pendukungnya, Kamis (29/11).

Komisioner KPU Kota Batu divisi SDM dan Parmas, Saifudin Zuhri, mendatangi Balai Kota among Tani dan ditemui oleh Plt. Walikota, Punjul Santoso. Dalam kesempatan itu Saifudin menyerahkan surat yang berisi lampiran usulan nama-nama calon sekretaris dan calon staf sekretariat PPK berdasar usulan dari masing-masing PPK  agar dapat ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota.

29 Nov

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, KPU Kota Batu Koordinasi dengan Banyak Pihak

Batu, kpu-kotabatu.go.id- Guna melaksanakan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan semester II Tahun 2017, KPU Kota Batu melakukan koordinasi dengan berbagai instansi. Kasubbag Program dan Data, Irfan Darmawan, dan Staf, Septiana Wulandari, melakukan kunjungan ke Dispendukcapil Kota Batu, Dinas Sosial Kota Batu, Danramil se-Kota Batu dan Ketua MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah) SMA Negeri 1 Kota Batu, SMK Negeri 3 Kota Batu, SMK Al-Ma’arif sebagai perwakilan MKKS SMK swasta.

Harapan kegiatan dari koordinasi ini yaitu akuratnya data pemilih. Seperti halnya pendataan pemilih pemula yang berada di seluruh SMA se-Kota Batu. Pendataan penduduk yang meninggal by name per desa/kelurahan yang ada di seluruh kecamatan di Kota Batu. Kemudian pendataan pendatang di Kota Batu yang terpaut masalah sosial seperti anjal (anak jalanan, tuna wisma, pengemis, dan sebagainya) serta pendataan terkait mutasi keluar dan mutasi masuk anggota TNI pada Koramil Kecamatan Se-Kota Batu.