12 Sep

Audiensi Dengan DPRD Kota Batu Terkait Pilgub Jawa Timur Tahun 2018

Batu, kpu-kotabatu.go.id – KPU Kota Batu memenuhi undangan dari Ketua DPRD Kota Batu, Cahyo Edi Purnomo, terkait awal periode tugas dalam pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur tahun 2018, siang tadi (12/09).

Rapat yang  dihadiri oleh Bawaslu Kota Batu, Dispendukcapil, Kesbangpol linmas, dan Polres Batu, dilaksanakan di ruang rapat pimpinan DPRD Kota Batu pada pukul 13.30 WIB.

Dalam kesempatan tersebut Bawaslu Kota Batu secara resmi mengenalkan diri kepada pimpinan dan anggota dewan yang hadir, setelah dilantik pada 28 Agustus lalu. Pada kesempatan tersebut Ketua Bawaslu Kota Batu, Abdur Rochman menyatakan Bawaslu Kota Batu bertekad mengawal jalannya pemilu agar bagaimana hak dan kewajiban rakyat tertunaikan pada saat pesta demokrasi.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua KPU Kota Batu, Rochani, menjelaskan tahapan pilkada serentak tahun 2018 khususnya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur yang hari pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan tanggal 27 Juni 2018. “Meskipun akhir masa jabatan gubernur (dan wakil gubernur) masa sekarang ini baru berakhir di 12 Februari 2019. Jadi kondisi ini hampir sama seperti di Batu karena secara de facto setelah tanggal 27 Juni gubernur terpilih sudah ada, namun secara de jure pelantikannya menunggu masa jabatan berakhir,” Terangnya.

Terkait Pilgub Jawa Timur Tahun 2018 yang tahapannya sudah berjalan, Rochani menerangkan bahwa KPU Provinsi Jawa Timur telah menetapkan DPT terakhir untuk syarat dukungan calon perseorangan sebesar 30.963.078 pemilih. “Sehingga minimal syarat dukungan yaitu 6,5% dari DPT terakhir yaitu sebesar 2.012.601 pemilih atau dukungan.” Paling sedikit tersebar di 50% dari 38 kabupaten/kota atau setara dengan 20 kabupaten/kota. Karena Provinsi Jawa Timur ada 38 kabupaten/kota maka diambil 50%, kemudian pembulatannya dinaikan 1 menjadi 20 kabupaten/kota. Masa penyerahan syarat dukungan calon perseorangan ini adalah tanggal 22-26 November 2017.

Selanjutnya persyaratan pencalonan bagi partai politik atau pun gabungan partai politik bahwa 25% akumulasi perolehan suara sah untuk pemilu tahun 2014 atau setara dengan 4.881.963 atau 20% kursi di DPRD provinsi Jawa Timur atau sebanyak 20 kursi dari 100 kursi yang ada DPRD Provinsi Jawa Timur. Pendaftaran pasangan calon melalui partai politik atau gabungan partai politik dilaksanakan pada 8-10 Januari 2018.

Rochani menyinggung Pileg dan Pilpres 2019 yang memiliki isu-isu strategis yang perlu didiskusikan bersama. KPU RI telah mengunggah secara resmi Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. “Mungkin perlu kami sampaikan isu strategis adalah yang terkait dengan verifikasi partai politik. Mungkin Pak mardiono bisa menyampaikan karena kewenangan verifikasi politik ada divisi beliau. (Sedangkan) pembentukan dapil, pencalonan ada di divisi saya (divisi teknis).”

Komisioner Divisi Hukum Mardiono, menyampaikan bahwa verifikasi partai politik tidak jauh berbeda dengan Undang-Undang Partai Politik sebelumnya yaitu berstatus berbadan hukum sesuai Undang-Undang tentang partai politik, memiliki kepengurusan di seluruh provinsi, memiliki kepengurusan di 75% jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan, bagi anggotanya ini nanti yang diverifikasi di di tingkat KPU kabupaten/kota, memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 atau 1/1.000 dari jumlah penduduk di tiap kabupaten/kota. “Tadi saya diskusi dengan teman-teman KPU kabupaten kota yang lain, apa kah 1.000 ini akumulasi nasional? Ternyata tidak, itu dikembalikan di huruf c pasal 173 yaitu di kabupaten/kota,” terangnya. Mardiono mengatakan karena peraturan KPU terkait verifikasi partai politik belum terbit maka belum bisa memberikan statement yang panjang.

Mardiono mengungkapkan bahwa KPU RI akan mengadakan bimbingan teknis terkait sistem informasi partai politik yang akan dilaksanakan tanggal 24-26 September di Lombok. Hasil dari bimbingan teknis tersebut akan menjadi bahan diskusi dengan stakeholder di Kota batu pada acara audiensi lanjutan dengan DPRD Kota Batu yang diagendakan pada 27 September yang akan datang

Komentar via Facebook

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

− 2 = 6