20 Okt

Atasi Ketimpangan Jumlah Pegawai KPU RI Lakukan Kebijakan Penataan SDM

Banyuwangi, kpujatim.go.id – Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) segera mengambil langkah untuk melakukan kebijakan penataan sumber daya manusia (SDM) di satuan kerja (satker) yang ada. Penataan dilakukan karena adanya ketimpangan distribusi pada satker.

Sekretaris Jenderal KPU RI, Arif Rahman Hakim pada bimtek Pelaksanaan Penghapusan dan Pelelangan Logistik Ex Pilkada 2013 dan Pemilu 2014 serta Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM), secara umum KPU se-Indonesia masih kekurangan SDM 1400 orang. Jika KPU melakukan perekrutan pegawai untuk memenuhi kekurangan tersebut, anggaran KPU akan habis tersedot untuk kebutuhan SDM. “Padahal dari kebutuhan anggaran KPU  sebesar 3,3 Triliun per tahun, hanya 1,8 Triliun atau 69% saja yang dapat dipenuhi APBN,” kata Arif (19/10/2016).

Menimbang hal ini, KPU melihat kembali keadaan riil SDM-nya. Sementara ini ada 201 satker yang berlebih pegawainya. “Jumlahnya sekitar 1000 PNS. Rata-rata sekitar 97 juta/ SDM/ tahun. Pada satker yang berlebih pegawainya, belanja pegawai yang dikeluarkan sangat besar. Tapi produktivitas biasa saja,” ungkap Sekretaris Jenderal KPU RI ini.

Karenanya tahun ini KPU melakukan penataan distribusi pegawai agar kinerja secara umum dapat meningkat.

Harapan Sekretaris Jenderal kebijakan penataan SDM ini harus ada progress-nya. KPU jangan sampai melakukan pembiaran kelebihan SDM di 201 satker, sementara di satker yang lain kekurangan.

Melengkapi paparan Sekjen KPU RI, Sekretaris KPU Jatim, HM. Eberta Kawima mengatakan akan ada pembahasan khusus terkait penataan SDM di internal KPU Jatim.

Komentar via Facebook

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

48 + = 52