30 Des

ANTISIPASI AMJ PENYELENGGARA PEMILU

Jakarta, kpu-kotabatu.go.id (30 Desember 2021) – Akhir Masa Jabatan (AMJ) Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi, KPU kabupaten/kota tersebar di 2023, 2024 dan 2025. Meski KPU RI telah mengusulkan adanya perpanjangan masa jabatan penyelenggara namun antisipasi tetap dilakukan guna memastikan proses persiapan tahapan Pemilu dan Pemilihan 2024 tetap berjalan.

Hal tersebut disampaikan Anggota KPU RI Arief Budiman dalam Forum Meja Bundar membahas “Kepastian Akhir Masa Jabatan Penyelenggara Pemilu di Daerah” yang digelar monitorday.com, Kamis (30/12/2021).

Arief mengungkap dari jumlah satuan kerja, pada 2023 adalah akan ada 136 yang diseleksi. Proses seleksi juga akan berjalan beriringan dengan tahapan pemilu dan pemilihan, gugatan serta kegiatan kelembagaan lainnya. Oleh karenanya, KPU melakukan berbagai persiapan menghadapi proses seleksi yang beririsan dengan tahapan yang mana kondisinya keserentakan tidak dapat dilakukan.

“Mengingat beririsannya dengan tahapan, maka masa orientasi tugas juga harus dilakukan secara simultan dengan pelaksanaan tahapan pemilu atau pemilihan sehingga anggota yang diseleksi dapat beradaptasi dengan tugas tahapan,” kata Arief.

Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo menilai tidak adanya perubahan Undang-Undang Pemilu maupun Pemilihan membuat proses seleksi juga akan menggunakan UU yang sama. Meski begitu dia menekankan pada ketersediaan waktu yang sangat sedikit, bersentuhan dengan tahapan pemilu dan pemilihan sehingga dikhawatirkan mengganggu kualitas proses.

Narasumber lainnya, Anggota Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menekankan kembali amanat UU Nomor 7 tahun 2017 dan UU 10 tahun 2016 di mana mengatur masa jabatan penyelenggara tidak lebih dari 5 tahun, sehingga perlu memerhatikan regulasi apabila ingin memperpanjang atau memperpendek masa jabatan. “Semuanya harus sesuai regulasi,” kata Zulfikar.

Turut hadir dalam forum ini, Pemimpin Redaksi Monday Media Group Ma’ruf Mutaqin serta Muhammad Hanif selaku moderator. (humas kpu ri tenri/foto: dok/ed diR)

30 Des

KPU KOTA BATU LAKUKAN EVALUASI KINERJA PPNPN

Batu, kpu-kotabatu.go.id (29 Desember 2021) – KPU Kota Batu melaksakan evaluasi kepada Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Sekretariat KPU Kota Batu yang berjumlah 7 (tujuh) orang dan bertempat di aula kantor KPU Kota Batu Jl. Sultan Agung 16 Sisir Kota Batu. dimulai pukul 13.00 WIB sampai selesai. Adapun tim evaluasi yang terdiri dari Sekretaris KPU Kota Batu Thomas Maydo, Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik (KUL) Uke Wahyu Hidayati dan Komisioner KPU Kota Batu Divisi Sosdiklih, SDM dan Parmas Marlina.

Dalam arahannya Thomas menyampaikan bahwa evaluasi ini sebagai bentuk perbaikan dan juga memperkuat kembali komitmen kinerja selama setahun. “Tujuan kegiatan ini untuk perbaikan kinerja dimasa mendatang supaya semakin lebih baik dan menciptakan satuan kerja yang nyaman” terang Thomas.

Marlina selaku Komisioner divisi Sosdiklih, SDM, dan Parmas juga menyampaikan terkait dengan surat edaran mengenai PPNPN yang mana setiap tahunnya diwajibkan untuk melakukan evaluasi dan dilaporkan kepada provinsi. Dalam evaluasi kali ini juga semua PPNPN KPU Kota Batu diberi waktu untuk masing-masing memberikan keluh kesah dan saran untuk perbaikan, sehingga dapat membuat lingkungan satuan kerja menjadi nyaman dan tentram dan meningkatkan komitmen dari seluruh PPNPN. Evaluasi ini sendiri digelar sehubungan dengan berakhirnya masa kerja PPNPN tahun anggaran 2021 di lingkungan KPU Kota Batu. (okta)

28 Des

PENTINGNYA KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN 2024

Jakarta, kpu-kotabatu.go.id (27 Desember 2021) – Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Evi Novida Ginting Manik hadir sebagai narasumber dalam kegiatan diskusi publik “Mendorong Keterwakilan Perempuan dalam Penyelenggaraan Pemilu: Bukan Sekedar Jumlah” yang digelar Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas (Unand), secara daring, Senin (27/12/2021).

Untuk diketahui jumlah pemilih pada Pemilu 2019 sendiri mencapai 192.770.611 pemilih dengan pemilih perempuan mencapai 96.538.965 pemilih atau 50,07 persen. “Perempuan hadir bukan hanya untuk memenuhi 30 persen keterwakilan perempuan, namun untuk memastikan penyelenggaraan pemilu yang berintegritas, mandiri, profesional, dan transparan,” ucap Evi.

Evi pun menceritakan kendala pelaksanaan kebijakan afirmatif di antaranya internal sosialisasi dan penerapan aturan, eksternal partai politik belum memahami substansi, serta personal kesiapan untuk mencalonkan diri. Beberapa resolusi masalah yang bisa disampaikan mulai dari pertama partai politik (menempatkan banyak kader perempuan dalam struktur kepengurusan partai), kedua KPU (memulai Pendidikan Pemilu dan demokrasi jauh hari sebelum hari Pemilu seperti program Desa Peduli Pemilu, untuk menumbuhkan kesadaran kolektif pentingnya pemilu dan demokrasi dari akar rumput), serta ketiga NGO dan Perguruan Tinggi ( melakukan lebih banyak penelitian dan kajian untuk peningkatan jumlah perempuan dibidang politik).

Sementara dikesempatan lain Peneliti PUSaKO FH Unand Nisa Amerta menjelaskan dalam kebijakan afirmasi penyelenggaraan pemilu (UU Pemilu) memerhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen yang terdapat komposisi keanggotaan KPU Pasal 10 ayat (7), serta komposisi keanggotaan Bawaslu ada di Pasal 92 ayat (11).

Nisa menjelaskan upaya mendorong keterlibatan perempuan dalam pemilu di antaranya perlunya pendidikan politik, dorongan organisasi perempuan, advokasi terhadap kaum perempuan pentingnya perempuan terlibat dalam dunia politik. “Kuota 30 persen ini bukan hanya sedekar angka-angka, bahwa perempuan mampu melampaui dari jumlah 30% tersebut,” ucap Nisa.

Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati memaparkan pentingnya kehadiran perempuan sebagai penyelenggara pemilu yaitu memiliki peran yang strategis untuk menyosialisasi, menindak pelanggaran pemilu, dan pendidikan pemilih, kedua hadirnya perempuan sebagai penyelenggara pemilu dapat mendorong peningkatan partisipasi perempuan di institusi politik lainnya, ketiga hadirnya perempuan penyelenggara pemilu dapat melakukan pengawalan terhadap suara perempuan.

Sementara itu Dosen HTN Universitas Brawijaya Dhia Al Uyun mengatakan sejatinya laki-laki dan perempuan dalam konteks berbagi peran. Partisipasi perempuan tanpa keterlibatan itu suatu yang mustahil tapi keterlibatan laki-laki dalam memahami partisipasi manajemen. (humas kpu ri james-domin/foto: dok/ed diR)

27 Des

APEL SENIN DI PENGHUJUNG TAHUN 2021

Batu, kpu-kotabatu.go.id (27 Desember 2021) – Bertempat dihalaman kantor KPU Kota Batu Jl. Sultan Agung 16 Sisir Kota Batu, kembali digelar apel pagi yang merupakan bentuk dari upaya menegakkan disiplin kerja, khususnya pegawai dilingkungan KPU Kota Batu.

Apel dipenghujung tahun 2021 dan dilaksanakan mulai pukul 08.00 WIB ini diikuti oleh seluruh pegawai KPU Kota Batu, dengan pembina apel Ketua KPU Kota Batu Mardiono.

Dalam amanatnya Ketua KPU menyampaikan ucapan selamat hari Natal kepada pegawai KPU Kota Batu yang merayakannya dan juga beliau berpesan agar seluruh pegawai mempersiapkan diri untuk menyambut tahun 2022 yang berarti tahun dimulainya tahapan pemilu dan pemilihan tahun 2024.

Ketua KPU juga berpesan kepada seluruh pegawai KPU Kota Batu untuk selalu menjaga kekompakan meskipun dalam waktu dekat ini, sekretaris KPU Kota Batu, Thomas Maydo akan kembali ke instansi induk yaitu Pemerintah Kota Batu. ” Apel kali ini mungkin akan menjadi apel pagi terakhir pak Thomas di KPU Kota Batu dikarenakan pak Thomas akan kembali ke Pemkot Kota Batu, dan saya harap kita tetap selalu menjaga silahturahmi meskipun nanti sudah pindah instansi.” pesan Mardiono.

Apel pagi ditutup dengan doa yang dipimpin oleh Ustad Mohammad Supa’i agar dalam bekerja selalu dalam lindungan Allah SWT, amin. (pdp)

22 Des

KPU KOTA BATU TALK SHOW DI RADIO TIDAR SAKTI

Batu, kpu-kotabatu.go.id (21 Desember 2021) – KPU Kota Batu laksanakan Talkshow di radio Tidar Sakti dengan tema Menakar Efektifitas Pemilu dan Pemilihan di Kota Batu. Acara Talkshow yang dilaksanakan setiap 2 (dua) minggu sekali di Radio Tidar Sakti dengan frekuensi 96,2 FM tersebut menghadirkan narasumber dari Komisioner KPU Kota Batu secara bergantian setiap Divisi.

Pada kesempatan Talkshow pada hari Selasa (21/12) ini menghadirkan Komisioner KPU Kota Batu Divisi Teknis, Erfanudin, dengan dipandu oleh penyiar radio Tidar Sakti, Mbak Rava.

Dalam cuplikan Talkshow tersebut Erfanudin menyampaikan bahwa masyarakat Kota Batu bisa memantau, melihat dan mengkritisi hasil Pemilu dan Pemilihan melalui website KPU Kota Batu dan juga bisa melalui berbagai media sosial KPU Kota Batu atau bisa langsung datang ke kantor KPU Kota Batu Jl. Sultan Agung 16 Sisir Kota Batu itulah wujud intregitas KPU Kota Batu.  (pdp)

Talkshow bisa ditonton langsung melalui Youtube KPU Kota Batu.

21 Des

DOKUMEN ELEKTRONIK DALAM SIREKAP ADALAH WUJUD TRANSPARANSI KPU

Batu, kpu-kotabatu.go.id (21 Desember 2021) – KPU Kota Batu mengikuti Diskusi Publik yang diselenggarakan Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Membedah legalitas dokumen elektronik kepemiluan menjadi pokok pembahasan pada kegiatan yang diselenggarakan di Surabaya tersebut dengan metode luring dan daring pada Senin, (20/12/21).

Dalam kegiatan diskusi publik ini menjadi pemateri utama adalah Anggota KPU RI Divisi SDM dan Litbang Arief Budiman. Arief menyampaikan terkait dokumen dari Sirekap.

“Dengan adanya dokumen elektronik dalam Sirekap adalah wujud transparansi KPU dalam mengumumkan hasil Pemilihan Tahun 2020”,tegas Arief.

Arief menyebutkan dalam rencana strategis (Renstra) 2020-2024, KPU mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Melalui sistem informasi ini harapan yang besar adalah terwujudnya profesionalitas kinerja dalam membangun sistem keterbukaan informasi. Sebut saja contoh system informasi yang sudah diterapkan adalah Sipol, Silon, Sidalih, dan Sirekap.

Pada kesempatan diskusi public ini turut hadir sebagai narasumber yakni Panitera Mahkamah Konstitusi (MK) Muhidin, Koordinator Hukum dan Kerjasama Ditjen Aptika Kominfo Josua Situompul, dan Anggota Bawaslu Jatim Purnomo Satrio. Diikuti oleh peserta secara daring lebih dari 150 orang yang ikut aktif dalam mengikuti diskusi tersebut. Diantaranya KPU dan Bawaslu Kabupaten Kota se-Jatim, perwakilan Dinas Komunikasi dan Informasi se-Jatim, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik se-Jatim, dan masyarakat umum yang ikut menyimak via aplikasi Zoom dan kanal Youtube.

Pemaparan sebagai penutup dari Anggota Bawaslu Jatim Koordinator Divisi Hukum dan Data Informasi Bawaslu Jatim, Purnomo Satrio menuturkan bahwa legalitas dokumen elektronik sekurang-kurangnya juga perlu mencermati Undang-Undang kepemiluan dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

“Kalau berbicara legalitas dalam kepemiluan mau tidak mau kita akan mencermati beberapa undang-undang. Terkait undang-undang pemilu dan Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,” jelasnya.

Pada dasarnya, menurut Purnomo dokumen elektronik sah secara hukum dan bisa dilanjutkan dalam persidangan.

“Kalau dikepemiluan, dokumen elektronik itu berada posisi atau alat yang sah dan mempunyai kekuatan hukum untuk dilanjutkan dalam persidangan,” jelasnya.

Sebagai salahsatu peserta diskusi, Anggota KPU Kota Batu Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM Marlina menyampaikan bahwa pentingnya mengikuti kegiatan ini guna menambah informasi yang nantinya terkait kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh KPU RI harus segera di sosialisasikan kepada masyarakat.

“Kota Batu tidak menjadi bagian pada Pemilihan serentak 2020 lalu, terkait dokumen elektonik seperti Sirekap ini juga harus disosialisasikan kepada masyarakat Batu nantinya agar pemilih cepat merespon regulasi atau kebijakan KPU terkini”, pungkas Marlina. (Mrl)

20 Des

KPU KOTA BATU LAKSANAKAN RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN IV PERIODE DESEMBER 2021

Batu, kpu-kotabatu.go.id (20 Desember 2021) – KPU Kota Batu dalam melaksanakan agenda periodik rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV di Bulan Desember ini. Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021, tanggal 11 Bulan November Tahun 2021 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, maka rapat koordinasi rekapitulasi Pemutakhiran DPB dilaksanakan dalam kurun waktu triwulan. Dengan peserta Dinas terkait, Partai Politik Peserta Pemilu 2019 dan juga Organisasi masyakat yang tergabung dalam Forum Bakohumas Kota Batu.

Masih dalam rangka mentaati protokol kesehatan maka KPU Kota Batu masih menggunakan sarana virtual meeting conference dalam mengadakan Rapat Koordinasi Pemutakhiran DPB, yaitu melalui media Zoom Meeting Conferrence. Tidak ada perbedaan dari sisi kepesertaan/undangan dalam pertemuan ini, hanya rapat ini mengedepankan koordinasi antar lembaga demi Kota Batu menghasilkan data pemilih yang akurat, akuntabel dan terkini.

Rapat dibuka oleh Ketua KPU Kota Batu, Mardiono SH.I yang menjelaskan mengenai Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan per bulan yang di tetapkan internal KPU Kota Batu setiap bulannya menjadi per triwulan, sumber perolehan data dan langkah-langkah KPU Kota Batu dalam menetapkan DPB di tiap bulan nya. Selanjutnya rapat koordinasi dilanjutkan dengan penyampaian materi dari Heru Joko Purwanto S.Sos, selaku Komisioner KPU Kota Batu Divisi Perencanaan dan Data.

Pada kesempatan ini rekan penyelenggara pemilu, Bawaslu Kota Batu, Abdur Rochman ST menyampaikan apresiasi kinerja KPU Kota Batu yang terus berupaya melakukan pemutakhiran dan menjaga daftar pemilih agar selalu terjaga kemutakhirannya dan tentunya dapat dipertanggungjawabkan. Abdur Rochman ST juga berharap agar KPU Kota Batu selalu membuka ruang/forum dialog diantara seluruh pihak khususnya Dispenduk Capil,dan Dinas dinas terkait, agar informasi terkait kepemiluan, khususnya data pemilih pemula yang berusis 17 tahun data kematian, penerbitan akte kematian yang bisa dilaksanakan secara kolektif dapat terkomunikasikan dengan baik dan bisa tersinkronisasi serta Optimalisasi Sosialisasi update data pemilih melalui media Sosial dan goole form lebih dimaksimalkan. Dan juga kampanye bersama terkait Pendaftaran Pemilih berkelanjutan antara KPU, Bawaslu, OPD/OKP, Parpol, Ormas dan Stake holder yang lainnya melalui media Sosial maupun elektronik / membuat film dokumenter menjadi penting dalam rangka Pemutakhiran data yg mutakhir.

Kepala Dispendukcapil Kota Batu, Wiwik Nuryati menyampaikan optimalisasi pendataan Penduduk sudah dilaksanakan secara Optimal melaui Pendataan akta kelahiran maupun akta kematian maupun perubahan data penduduk bekerja sama dengan Ibu2 PKK desa,namun masih banyak kendala yang kita hadapi penduduk pindah keluar dan penduduk yang meninggal masih enggan melaporkan ke Desa, selain itu perekaman E-KTP terus kita lakukan melaui sekolah-sekolah menengah dan SMK dengan tujuan warga yang sudah berusia 17 Tahun dapat terekam E-KTP.

Para peserta Pemilu Tahun 2019 dan juga para peserta dari organisasi masyarakat yang tergabung dalam Forum Bakohumas pun juga tak kalah mengapresiasi kinerja KPU Kota Kota Batu dalam mengawal daftar pemilih yang akurat, khususnya dalam hal pelayanan kepada peserta dari organisasi masyarakat. Dalam hal ini KPU Kota Batu berkenan menyampaikan data-data DPB tiap bulannya langsung kepada partai politik dan peserta dari organisasi masyarakat dalam bentuk soft copy).

Di akhir acara, Heru Joko Purwanto S.Sos membacakan Berita Acara Rapat Koordinasi yang menghasilkan data sebagaimana berikut :
Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan dengan jumlah pemilih sebanyak 155.344 (seratus lima puluh lima ribu tiga ratus empat puluh empat) pemilih, dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 77.326 (tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh enam) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 78.018 (tujuh puluh delapan ribu delapan belas) pemilih, tersebar di 3 (tiga) Kecamatan (samsul)