Arsip Bulanan: November 2021

Batu, kpu-kotabatu.go.id (30 November 2021), #TemanPemilih, hari ini kawan kami KPU Kabupaten Pacitan Launching Sistem Integrasi Dokumentasi dan Arsip Hukum (SIDAKU). Kegiatan yang luar biasa tersebut dibuka langsung oleh Ketua KPU RI Bapak Ilham Saputra melalui daring via zoom meeting pada pukul 11.00 WIB. Dalam sambutan Ketua KPU RI memberikan apresiasi kepada kawan kawan KPU Provinsi Jawa Timur dan KPU Kabupaten Pacitan atas trobosan memanfaatkan teknologi untuk kemajuan pelaksanaan tugas tugas KPU Kedepan.

Ilham Juga ikut mendukung pengembangan Aplikasi SIDAKU, Ketua KPU RI berpesan untuk mau membagi aplikasi tersebut kepada KPU RI dan KPU lainnya agar inovasi dan pengembangan juga bisa dilakukan oleh yang lainnya.

Sementara itu sambutan dan pembukaan kegiatan oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Timur pada “Launching Sistem Integrasi Dokumentasi dan Arsip Hukum (SIDAKU)” Choirul Anam kami sangat bangga dengan capaian yang diupayakan oleh teman KPU Kabupaten Pacitan. Dengan SIDAKU ini akan sangat luar biasa akan sangat memudahkan pelayanan kepada publik karena sesungguhnya ketika di internal ini kita mudah dalam dan lebih cepat mengelola data akan juga nantinya memudahkan bagi kita dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, jadi ini luar biasa kawan-kawan tandas Anam. (ari)

Batu, kpu-kotabatu.go.id (27 November 2021), #TemanPemilih, KPU Kota Batu memberikan Fasilitasi Pendidikan Pemilih dalam kegiatan Goes To Mahasiswa Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Junrejo tepatnya Gedung Pertemuan Villa Tlekung yang berdekatan dengan Kantor Desa Tlekung pada Sabtu 27 November 2021 pukul 11.00 WIB.

Kegiatan KPU Goes To Universitas ini sebagai bentuk pengabdian KPU Kota Batu dalam memberikan pengetahuan seputar kepemiluan dengan hadir sebagai narasumber Thomi Rusy Diantoro Komisioner KPU Kota Batu Divisi Hukum dan Pengawasan memberikan sosialisasi aturan hukum dalam pelaksanaan pemilu dan pemilihan serentak 2024.

Pelaksanaan kegiatan yang di fasilitasi oleh Sub Bagian Hukum KPU Kota Batu Budhi Kristanto menyampaikan bahwa, kegiatan hari ini tersebut dimanfaatkan dengan maksimal oleh panitia penyelenggara kegiatan. Kegiatan ini juga merupakan kegiatan mahasiswa Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dalam melakukan pengkaderan organisasi pembentukan Dewan Mahasiswa dan Senat Mahasiswa yang ada di Universitas tersebut, tandas Ketua Senat Fakultas Syariah Ibrahim Ardyga. (Ari)

Batu, kpu-kotabatu.go.id (25 November 2021), #sobatpemilih, mengenai SIMPAW sebagai instrumen pendukung dalam pengelolaan proses PAW penting bagi KPU dalam melakukan transparansi publik.

“Kenapa butuh SIMPAW? karena SIMPAW ini bentuk publikasi ke masyarakat dan pihak berkepentingan terhadap proses PAW yang dilakukan KPU, orang bisa melihat siapa-siapa saja yang diproses PAW dan telah digantikan oleh PAW, terbuka untuk publik,” tegas Yulia menjabarkan pentingnya adanya SIMPAW ini.

Dalam paparannya, Yulia menjelaskan secara teknis penggunaan SIMPAW ini dengan membedah enam kasus penggunaan SIMPAW antara lain pengelolaan proses PAW memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat, pengelolaan proses PAW upaya hukum oleh Anggota DPRD yang diberhentikan, pengelolaan proses PAW klarifikasi calon penggantia antarwaktu dan tindaklanjut hasil klarifikasi, pengelolaan proses PAW lebih dari 1 (satu) orang dalam 1 (satu) surat permintaan PAW, pengelolaan proses PAW calon pengganti antarwaktu berbeda/pindah daerah pemilihan, dan menghapus data PAW yang telah selesai.

“Berkaitan dengan memverifikasi kembali persyaratan terkait syarat PAW ini sebuah keharusan, dengan dilakukan secara teliti dan cemat karena yang kita kelola ini adalah Lembaga dan partai-partai politik”, tandas yulia. (ari)

Batu, kpu-kotabatu.go.id (25 November 2021), #sobatpemilih, KPU Kota Batu mengikuti kegiatan yang disampaikan oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Evi Novida Ginting Manik Komisioner KPU tersebut meminta agar KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota agar proses permintaan Pengganti Antarwaktu (PAW) anggota DPRD dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku.

Peraturan yang berlaku tersebut yakni Peraturan KPU (PKPU) 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 6 Tahun 2017 tentang PAW DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Evi mengingatkan bahwa PAW dapat diproses apabila anggota DPRD yang akan digantikan kurang dari enam bulan terhitung sejak surat permintaan PAW dari pimpinan dewan diterima KPU. Menurut Evi, satker perlu melakukan sosialisasi agar pimpinan DPRD dalam mengirim surat permintaan PAW memerhatikan durasi jabatan anggota DPRD yang akan digantikan. Surat permintaan PAW yang dikirimkan pimpinan DPRD kepada KPU harus ditanggapi oleh KPU terhitung lima hari sejak diterimanya. Sebelum memberi tanggapan, kata Evi, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota mencatat atau mengarsipkan suratnya dan melakukan penelitian dokumen antara lain SK Penetapan Hasil, SK Penetapan Calon Terpilih, serta dokumen pendukung lainnya seperti LHKPN.

“Ini penting dan segera”. Dalam proses penegakkan penyelenggara negara bebas KKN salah satu tolok ukur memastikan mereka menyerahkan LHKPN kepada lembaga yang memiliki kewenangan untuk itu, yaitu KPK. Ketika selesai melakukan penelitian dokumen dan sudah ditemukan calon PAWnya tetapi ternyata masyarakat memberi informasi terkait calon itu, maka menurut Evi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tetap menanggapi surat itu sesuai batasan waktunya dengan memberi keterangan masih dalam proses klarifikasi kepada partai politik. Klarifikasi ini dilakukan ketika KPU mendapat informasi atau masukan dari masyarakat sehingga dilakukan klarifikasi untuk melihat apakah calon tersebut memenuhi syarat atau tidak.

Evi menjelaskan calon PAW yang tidak memenuhi syarat ada tiga kategori yakni meninggal dunia, mengundurkan diri, dan beberapa kondisi sesuai peraturan perundang-undangan misalnya ditetapkan sebagai calon peserta dalam pemilihan kepala daerah, diangkat sebagai anggota TNI, Polri, PNS, berpraktik sebagai akuntan publik, advokasi/pengacara, PPAT, pekerjaan penyedia barang dan jasa berhubungan dengan keuangan negara, sedang menjalani pidana penjara, pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan, menjadi anggota parpol lain.

Dari semua kondisi itu, dibutuhkan dokumen bukti calon PAW yang dinyatakan tidak memenuhi syarat seperti meninggal dunia dbuktikan dengan surat keterangan, mengundurkan diri dibuktikan dengan surat pernyataan, ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan dibuktikan dnegan keputusan KPU tentang penetapan pasangan calon, dan seterusnya.

Evi pun berharap satker dapat menjadikan materi yang diberikannya yang sesuai dengan PKPU tentang PAW dijadikan pedoman menghadapi PAW yang berpotensi besar terjadi pada 2022 awal.

Rakor dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, peserta menanyakan terkait mekanisme dan contoh kasus memproses PAW diwilayah kerja masing-masing. Evi menegaskan kembali agar bekerja sesuai peraturan undang-undang dan tidak berlebihan dalam memproses PAW. (ari)

Batu, kpu-kotabatu.go.id (24 November 2021) – Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM KPU Kota Batu Marlina menerima undangan visitasi Dosen Pembimbing Magang Universitas Muhammadiyah Malang guna evaluasi dan diskusi terkait perkembangan mahasiswa magang riset selama dua bulan berjalan (23/11/21).

Visitasi yang dilaksanakan secara daring ini merupakan kali kedua selama kegiatan Mahasiswa Jurusan Fisip UMM melakukan magang riset di KPU Kota Batu. Dosen Pembimbing Achmad Apriyanto adalah pembimbing mahasiswa atas nama Vigtera. Tujuan dari visitasi untuk mengevaluasi kegiatan magang riset mahasiswa. Evaluasi kompetensi, disiplin, dan keaktifan mahasiswa selama magang di KPU kota Batu merupakan tugas kami selaku dosen pembimbing, jelas Achmad.

Sementara itu, Marlina menyampaikan ucapan terimakasih kepada Universitas Muhammadiyah Malang melalui Dosen Pembimbing magang atas atensi terhadap KPU Kota Batu karena telah memberikan kepercayaan untuk menjadi tempat magang mahasiswa terutama untuk kegiatan riset.

“Hal yang membuat saya antusias dan bangga dalam membimbing mahasiswa magang di KPU Kota Batu ini adalah penghargaan kepada mahasiswa-mahasiswa yang berkenan untuk melakukan penelitian terkait kepemiluan yang ada di Kota Batu, ini adalah harapan kami agar KPU Kota Batu mendapatkan masukkan yang sifatnya ilmiah karena dilakukan melalui riset dan tentunya hasilnya dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Dari hasil riset tersebut akan menjadi tolak ukur KPU Kota Batu untuk meningkatkan kualitas terkait kepemiluan khususnya diwilayah Kota Batu”, terang Marlina.

Marlina memastikan bahwa KPU Kota Batu berkomitmen untuk mendampingi magang riset mahasiswa hingga tuntas. Disamping itu agar magang riset tersebut efektit dan efisien harus ada SOP dan managemen yang baik agar tahap demi tahap riset diselesaikan dengan baik. Sebelum aktif magang diharapkan mahasiswa sudah membawa bekal minimal judul dan tujuan risetnya, agar dalam waktu dua bulan masa riset akan tampak progressnya.

“Ketika mahasiswa riset datang untuk magang dengan membawa judul dan tujuan risetnya, maka KPU Kota Batu sudah bisa mengarahkan dan mensupport baik itu terkait referensi teori maupun data penunjang riset, ada banyak SDM KPU Kota Batu yang bisa membimbing mahasiswa agar tugas dan tujuan risetnya dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu”, tegas Marlina sambil mengakhiri diskusi. (Mrl)