30 Nov

KPU PACITAN “LAUNCHING SISTEM INTEGRASI DOKUMENTASI DAN ARSIP HUKUM (SIDAKU)”

Batu, kpu-kotabatu.go.id (30 November 2021), #TemanPemilih, hari ini kawan kami KPU Kabupaten Pacitan Launching Sistem Integrasi Dokumentasi dan Arsip Hukum (SIDAKU). Kegiatan yang luar biasa tersebut dibuka langsung oleh Ketua KPU RI Bapak Ilham Saputra melalui daring via zoom meeting pada pukul 11.00 WIB. Dalam sambutan Ketua KPU RI memberikan apresiasi kepada kawan kawan KPU Provinsi Jawa Timur dan KPU Kabupaten Pacitan atas trobosan memanfaatkan teknologi untuk kemajuan pelaksanaan tugas tugas KPU Kedepan.

Ilham Juga ikut mendukung pengembangan Aplikasi SIDAKU, Ketua KPU RI berpesan untuk mau membagi aplikasi tersebut kepada KPU RI dan KPU lainnya agar inovasi dan pengembangan juga bisa dilakukan oleh yang lainnya.

Sementara itu sambutan dan pembukaan kegiatan oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Timur pada “Launching Sistem Integrasi Dokumentasi dan Arsip Hukum (SIDAKU)” Choirul Anam kami sangat bangga dengan capaian yang diupayakan oleh teman KPU Kabupaten Pacitan. Dengan SIDAKU ini akan sangat luar biasa akan sangat memudahkan pelayanan kepada publik karena sesungguhnya ketika di internal ini kita mudah dalam dan lebih cepat mengelola data akan juga nantinya memudahkan bagi kita dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, jadi ini luar biasa kawan-kawan tandas Anam. (ari)

27 Nov

GOES TO MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

Batu, kpu-kotabatu.go.id (27 November 2021), #TemanPemilih, KPU Kota Batu memberikan Fasilitasi Pendidikan Pemilih dalam kegiatan Goes To Mahasiswa Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Junrejo tepatnya Gedung Pertemuan Villa Tlekung yang berdekatan dengan Kantor Desa Tlekung pada Sabtu 27 November 2021 pukul 11.00 WIB.

Kegiatan KPU Goes To Universitas ini sebagai bentuk pengabdian KPU Kota Batu dalam memberikan pengetahuan seputar kepemiluan dengan hadir sebagai narasumber Thomi Rusy Diantoro Komisioner KPU Kota Batu Divisi Hukum dan Pengawasan memberikan sosialisasi aturan hukum dalam pelaksanaan pemilu dan pemilihan serentak 2024.

Pelaksanaan kegiatan yang di fasilitasi oleh Sub Bagian Hukum KPU Kota Batu Budhi Kristanto menyampaikan bahwa, kegiatan hari ini tersebut dimanfaatkan dengan maksimal oleh panitia penyelenggara kegiatan. Kegiatan ini juga merupakan kegiatan mahasiswa Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dalam melakukan pengkaderan organisasi pembentukan Dewan Mahasiswa dan Senat Mahasiswa yang ada di Universitas tersebut, tandas Ketua Senat Fakultas Syariah Ibrahim Ardyga. (Ari)

27 Nov

MATANGKAN WACANA HADIRKAN SUPER APPS

Jakarta, kpu-kotabatu.go.id (26 November 2021) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI terus berinovasi menghadirkan Pemilu dan Pemilihan 2024  yang efektif dan efisien. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengintegrasikan seluruh sistem informasi dimiliki menjadi satu yakni Super Apps.

“Ini upaya kita untuk membuat pekerjaan-pekerjaan kita lebih mudah, lebih baik dan hasil pemilu bisa diterima masyarakat,” ucap Ketua KPU RI Ilham Saputra dalam Webinar Seri 3 bertajuk “Strategi Membangun Super Apps untuk Pemilu 2024,” Jumat (26/11/2021).

Ilham menambahkan dengan hadirnya Super Apps diharapkan dapat membantu dan memudahkan pekerjaan petugas badan ad hoc dalam mengadministrasikan hasil pemilu. Sehingga tidak lagi ada petugas badan ad hoc yang kelelahan bahkan hingga meninggal dunia. “Jadi hari ini saya kira kita bisa mendengarkan bagaimana sebetulnya aplikasi yang memudahkan pekerjaan kita, dan bagaimana membangunnya,” tambah Ilham.

Senada Anggota KPU RI Viryan menyebut inisiatif Super Apps ini terinspirasi dari aplikasi PeduliLindungi ditunjang tingginya penggunaan internet di Indonesia dimana usia terbanyak mengakses 16-24 tahun (98 persen).“Hal ini menunjukkan ekosistem atau prasyarat utama menjadi kepentingannya KPU yaitu melayani pemilih itu sudah memungkinkan, ruang digitalnya sudah semakin tinggi,” kata Viryan.

Viryan pun meminta masukan kepada para pihak terkait tujuh hal, pertama masukan agar KPU dapat membuat kerangka hukum pemilu, memberi ruang untuk digitalisasi pemilu khususnya membangun Super Apps. Kedua, membangun organisasi ke teknologi informasi (TI) di internal KPU, ketiga infrastruktur yang dibangun baik menyangkut server cloud. Keempat, keamanan data server cloud, dan keamanan siber.  Kelima terkait anggaran, keenam, literasi digital yang diharapkan melalui Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan dan juga melalui satker. “Selain aplikasi terbangun tapi masyarakat sudah memiliki pengetahuan pemahaman yang baik, ini aspek secara utuh,” kata Viryan.

Tribe Leader Vaccination and PeduliLindungi Andri Qiantori menyampaikan Super Apps ini merupakan ekosistem dari banyak aplikasi yang bisa digunakan setiap harinya, di manapun dan kapanpun dibutuhkan. Sebagai percontohan, dia menceritakan pengembangan aplikasi PeduliLindungi yang memiliki banyak persiapan dan terus menerus melakukan perbaikan untuk pengalaman pengguna.

Pakar Teknologi dan Informasi Yudistira Dwi WA menyampaikan yang harus dipikirkan KPU terkait autentikasi pengguna dari Super Appsnya atau Know Your Customer (KYC) agar platform tidak dianggap tidak berguna.

Yudistira menambahkan tantangan kesenjangan infrastruktur teknologi informasi, literasi digital pegawai KPU, anggota KPU, badan ad hoc, data dan cybersecurity karena aplikasi banyak data yang kumpul dalam SuperApps.

Sesi webinar ditutup dengan tanya jawab dipandu oleh Plh. Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Setjen KPU RI Andre Putra Hermawan. Turut hadir dalam webinar jajaran sekretariat KPU provinsi, serta KPU kabupaten/kota seluruh Indonesia. (humas kpu ri tenri/foto: dosen-zoom/ed diR)

26 Nov

KPU DENGAN SIMPAW TRANSPARANSI PUBLIK TERLAKSANA

Batu, kpu-kotabatu.go.id (25 November 2021), #sobatpemilih, mengenai SIMPAW sebagai instrumen pendukung dalam pengelolaan proses PAW penting bagi KPU dalam melakukan transparansi publik.

“Kenapa butuh SIMPAW? karena SIMPAW ini bentuk publikasi ke masyarakat dan pihak berkepentingan terhadap proses PAW yang dilakukan KPU, orang bisa melihat siapa-siapa saja yang diproses PAW dan telah digantikan oleh PAW, terbuka untuk publik,” tegas Yulia menjabarkan pentingnya adanya SIMPAW ini.

Dalam paparannya, Yulia menjelaskan secara teknis penggunaan SIMPAW ini dengan membedah enam kasus penggunaan SIMPAW antara lain pengelolaan proses PAW memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat, pengelolaan proses PAW upaya hukum oleh Anggota DPRD yang diberhentikan, pengelolaan proses PAW klarifikasi calon penggantia antarwaktu dan tindaklanjut hasil klarifikasi, pengelolaan proses PAW lebih dari 1 (satu) orang dalam 1 (satu) surat permintaan PAW, pengelolaan proses PAW calon pengganti antarwaktu berbeda/pindah daerah pemilihan, dan menghapus data PAW yang telah selesai.

“Berkaitan dengan memverifikasi kembali persyaratan terkait syarat PAW ini sebuah keharusan, dengan dilakukan secara teliti dan cemat karena yang kita kelola ini adalah Lembaga dan partai-partai politik”, tandas yulia. (ari)

26 Nov

JALANKAN PROSES PAW SESUAI ATURAN

Batu, kpu-kotabatu.go.id (25 November 2021), #sobatpemilih, KPU Kota Batu mengikuti kegiatan yang disampaikan oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Evi Novida Ginting Manik Komisioner KPU tersebut meminta agar KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota agar proses permintaan Pengganti Antarwaktu (PAW) anggota DPRD dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku.

Peraturan yang berlaku tersebut yakni Peraturan KPU (PKPU) 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 6 Tahun 2017 tentang PAW DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Evi mengingatkan bahwa PAW dapat diproses apabila anggota DPRD yang akan digantikan kurang dari enam bulan terhitung sejak surat permintaan PAW dari pimpinan dewan diterima KPU. Menurut Evi, satker perlu melakukan sosialisasi agar pimpinan DPRD dalam mengirim surat permintaan PAW memerhatikan durasi jabatan anggota DPRD yang akan digantikan. Surat permintaan PAW yang dikirimkan pimpinan DPRD kepada KPU harus ditanggapi oleh KPU terhitung lima hari sejak diterimanya. Sebelum memberi tanggapan, kata Evi, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota mencatat atau mengarsipkan suratnya dan melakukan penelitian dokumen antara lain SK Penetapan Hasil, SK Penetapan Calon Terpilih, serta dokumen pendukung lainnya seperti LHKPN.

“Ini penting dan segera”. Dalam proses penegakkan penyelenggara negara bebas KKN salah satu tolok ukur memastikan mereka menyerahkan LHKPN kepada lembaga yang memiliki kewenangan untuk itu, yaitu KPK. Ketika selesai melakukan penelitian dokumen dan sudah ditemukan calon PAWnya tetapi ternyata masyarakat memberi informasi terkait calon itu, maka menurut Evi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tetap menanggapi surat itu sesuai batasan waktunya dengan memberi keterangan masih dalam proses klarifikasi kepada partai politik. Klarifikasi ini dilakukan ketika KPU mendapat informasi atau masukan dari masyarakat sehingga dilakukan klarifikasi untuk melihat apakah calon tersebut memenuhi syarat atau tidak.

Evi menjelaskan calon PAW yang tidak memenuhi syarat ada tiga kategori yakni meninggal dunia, mengundurkan diri, dan beberapa kondisi sesuai peraturan perundang-undangan misalnya ditetapkan sebagai calon peserta dalam pemilihan kepala daerah, diangkat sebagai anggota TNI, Polri, PNS, berpraktik sebagai akuntan publik, advokasi/pengacara, PPAT, pekerjaan penyedia barang dan jasa berhubungan dengan keuangan negara, sedang menjalani pidana penjara, pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan, menjadi anggota parpol lain.

Dari semua kondisi itu, dibutuhkan dokumen bukti calon PAW yang dinyatakan tidak memenuhi syarat seperti meninggal dunia dbuktikan dengan surat keterangan, mengundurkan diri dibuktikan dengan surat pernyataan, ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan dibuktikan dnegan keputusan KPU tentang penetapan pasangan calon, dan seterusnya.

Evi pun berharap satker dapat menjadikan materi yang diberikannya yang sesuai dengan PKPU tentang PAW dijadikan pedoman menghadapi PAW yang berpotensi besar terjadi pada 2022 awal.

Rakor dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, peserta menanyakan terkait mekanisme dan contoh kasus memproses PAW diwilayah kerja masing-masing. Evi menegaskan kembali agar bekerja sesuai peraturan undang-undang dan tidak berlebihan dalam memproses PAW. (ari)

25 Nov

KPU KOTA BATU MENERIMA UNDANGAN VISITASI EVALUASI MAHASISWA MAGANG BERSAMA DOSEN PEMBIMBING MAGANG UMM

Batu, kpu-kotabatu.go.id (24 November 2021) – Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM KPU Kota Batu Marlina menerima undangan visitasi Dosen Pembimbing Magang Universitas Muhammadiyah Malang guna evaluasi dan diskusi terkait perkembangan mahasiswa magang riset selama dua bulan berjalan (23/11/21).

Visitasi yang dilaksanakan secara daring ini merupakan kali kedua selama kegiatan Mahasiswa Jurusan Fisip UMM melakukan magang riset di KPU Kota Batu. Dosen Pembimbing Achmad Apriyanto adalah pembimbing mahasiswa atas nama Vigtera. Tujuan dari visitasi untuk mengevaluasi kegiatan magang riset mahasiswa. Evaluasi kompetensi, disiplin, dan keaktifan mahasiswa selama magang di KPU kota Batu merupakan tugas kami selaku dosen pembimbing, jelas Achmad.

Sementara itu, Marlina menyampaikan ucapan terimakasih kepada Universitas Muhammadiyah Malang melalui Dosen Pembimbing magang atas atensi terhadap KPU Kota Batu karena telah memberikan kepercayaan untuk menjadi tempat magang mahasiswa terutama untuk kegiatan riset.

“Hal yang membuat saya antusias dan bangga dalam membimbing mahasiswa magang di KPU Kota Batu ini adalah penghargaan kepada mahasiswa-mahasiswa yang berkenan untuk melakukan penelitian terkait kepemiluan yang ada di Kota Batu, ini adalah harapan kami agar KPU Kota Batu mendapatkan masukkan yang sifatnya ilmiah karena dilakukan melalui riset dan tentunya hasilnya dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Dari hasil riset tersebut akan menjadi tolak ukur KPU Kota Batu untuk meningkatkan kualitas terkait kepemiluan khususnya diwilayah Kota Batu”, terang Marlina.

Marlina memastikan bahwa KPU Kota Batu berkomitmen untuk mendampingi magang riset mahasiswa hingga tuntas. Disamping itu agar magang riset tersebut efektit dan efisien harus ada SOP dan managemen yang baik agar tahap demi tahap riset diselesaikan dengan baik. Sebelum aktif magang diharapkan mahasiswa sudah membawa bekal minimal judul dan tujuan risetnya, agar dalam waktu dua bulan masa riset akan tampak progressnya.

“Ketika mahasiswa riset datang untuk magang dengan membawa judul dan tujuan risetnya, maka KPU Kota Batu sudah bisa mengarahkan dan mensupport baik itu terkait referensi teori maupun data penunjang riset, ada banyak SDM KPU Kota Batu yang bisa membimbing mahasiswa agar tugas dan tujuan risetnya dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu”, tegas Marlina sambil mengakhiri diskusi. (Mrl)

24 Nov

JAGA KESERENTAKAN PEMILU UNTUK PRESIDEN-WAKIL PRESIDEN, DPR, DPD

Jakarta, kpu-kotabatu.go.id (23 November 2021) –  Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Hasyim Asy’ari memberi tanggapan terkait enam opsi pemilu yang disampaikan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi (MK) M Guntur Hamzah yang tengah ramai diperbincangkan masyarakat.

Hasyim menjelaskan bahwa keenam opsi model pemilu serentak merupakan amar putusan MK nomor 55/PUU-XVII/2019. Putusan MK tersebut merupakan pengujian norma UU pemilu ke MK yang dalam amar putusannya ditolak permohonannya. “Perkara tersebut itu statusnya dalam putusan 55 dinyatakan ditolak (permohonannya)” ujar Hasyim dalam acara Good Morning, Berita Satu TV, Selasa (23/11/2021).

Dalam putusan itulah, kata Hasyim, MK mengenalkan serentak nasional dan serentak lokal. Menurut Hasyim, KPU tidak memiliki kewenangan memilih opsi tersebut mengingat hal tersebut masuk ranah pembentuk UU (dalam hal ini pemerintah dan DPR). “Opsi-opsi didalam putusan MK diserahkan ke pembentuk UU, levelnya bukan KPU memilih, ini levelnya para pembentuk UU, Presiden dan DPR,” tegas Hasyim.

Hasyim menyampaikan MK memberi kata kunci keserentakan pemilu yang tidak boleh dipisah. Keserentakan yang mesti dijaga, menurut Hasyim, pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD dan Presiden karena sistem pemerintahan presidensial yang dianut Indonesia salah satu cirinya dipilih langsung oleh rakyat. Kemudian, dalam konstitusi tugas MPR melantik Presiden terpilih berdasarkan SK penetapan  Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih oleh KPU. Oleh karena itu, keserentakan DPR, DPD dan Presiden sangat penting.

“Berdasarkan itulah kemudian dilantik MPR gabungan anggota DPR dan DPD, maka dengan begitu logis bahwa Pemilu untuk memilih Presiden, Wakil Presiden, DPR, DPD tidak bisa dipisah-pisah keserentakannya,” ucap Hasyim.

Opsi Empat
KPU berpandangan pada pilihan opsi keempat yaitu pemilu serentak tingkat nasional dan tingkat lokal yang dibedakan waktunya secara interval (concurrent election with regional-based concurrent elections). Opsi keempat ini pemilu keserentakan nasional dan keserentakan lokal (daerah) di mana keserentakan nasional untuk memilih Presiden, Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD kemudian jeda waktu ditengah 5 tahunan pemilu nasional kemudian ada pemilu lokal memilih Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, Gubernur , Bupati/Walikota.

Opsi keempat itu, kata Hasyim, juga disampaikan KPU kepada MK ketika memberi keterangan untuk perkara yang sedang berproses yakni Perkara PUU Nomor 16 tahun 2021 menguji UU 7 tahun 2017 terkait Pemilu. “Itu disampaikan pendapat KPU didalam sidang MK untuk perkara 16, perkara 16 ini akan dilanjutkan pada tanggal 24 November,” ungkap Hasyim.

Hasyim meragukan opsi keserentakan itu di tengah kesepakatan politik pemerintah dan DPR untuk tidak merevisi UU Pemilu maupun UU Pemilihan. Untuk itu, opsi-opsi ini statusnya bebas dan tidak berkaitan dengan ide amandemen konstitusi untuk memperpanjang masa presiden.

“Kalau mau mengambil katakanlah mengambil opsi 4 itu kan ranahnya revisi UU Pemilu untuk mengatur keserentakan pemilu nasional, dan kemudian revisi UU pilkada untuk mengatur keserentakan pemilu daerah, faktanya tidak ada kehendak revisi,” ucap Hasyim.

Lebih lanjut, Hasyim menyampaikan juga perkembangan terakhir rancangan tahapan pemilu yang disusun saat ini. Dia mengatakan KPU dan pemerintah serta Komisi II DPR RI berencana melakukan rapat konsultasi pada 6 Oktober 2021 tetapi ada pihak yang tidak bisa hadir sehingga KPU akan mengajukan kembali rapat konsultasi untuk membahas tahapan pemilu.  “Boleh dikatakan sudah mendekati fix atau final ya yang diusulkan KPU itu hari coblosan 21 Februari 2024 untuk Pemilu,” tutup Hasyim. (humas kpu ri tenri/foto james/ed diR)