26 Okt

KOLABORASI MANAJEMEN DAN PERTUKARAN DATA GUNA TINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK

Jakarta, kpu-kotabatu.go.id (25 Oktober 2021)- Data menjadi aspek strategis dalam penyelenggara pemilu maupun pemilihan. Termasuk data pemilih dan data partai politik terus berkembang dari waktu ke waktu. Untuk terus mengimbangi pergerakan data, kolaborasi serta pertukaran data antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan kementerian/lembaga terkait menjadi penting dilakukan dengan tujuan melaksanakan tugas-tugas pelayanan kepada publik sebaik-baiknya.

Hal ini disampaikan Plh Ketua KPU RI I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi dalam acara Rapat Koordinasi Manajemen Data Serta Pertukaran Data Dengan Kementerian dan Lembaga Terkait, Senin (25/10/2021).

Dewa mengucapkan terima kasih kepada kementerian/lembaga yang telah bersedia berkoordinasi dengan KPU RI sejak awal belum dimulainya tahapan sebagai langkah persiapan sejak dini. “Penting untuk dilakukan rapat koordinasi lebih detail sebagai tindaklanjut apa yang sudah dilaksanakan pada Pemilu sebelumnya. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu kita bisa melakukan persiapan-persiapan dan mengetahui kesiapan masing-masing pihak sehingga kita bisa berkoordinasi untuk saling memberi penguatan,” ujar Dewa.

Anggota KPU RI Viryan menyampaikan hal senada terkait data pemilih yang perlu kolaborasi atau pertukaran data dengan memanfaatkan teknologi seperti API atau mirroring serta interopabilitas data sehingga tak perlu menyerahkan secara manual melalui flashdisk. “Ini cara-cara yang ingin kita ubah dengan pendekatan lebih memungkinkan secara teknologi,” ungkap Viryan.

Viryan berharap dengan adanya sistem informasi yang dimiliki kementerian/lembaga terkait dapat dilakukan pertukaran data demi mengefisiensikan proses dan mengefektifkan hasil.

Output dari kerja sama ini kita berharap pada Pemilu 2024 DPT untuk pemilu luar negeri semakin meningkat sekaligus juga bisa sejak awal diketahui oleh WN kita diluar negeri, kami berikhtiar meskipun jumlah pemilih di luar negeri kalau tidak keliru 2 jutaan ya, kurang lebih 2 jutaan namun tetap penting,” tegas Viryan.

Staf Ahli Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Kementerian Luar Negeri Tri Tharyat menyampaikan bahwa Kemlu menyambut baik kerjasama terkait data ini. “Saya tentunya atas nama kementerian luar negeri menyambut baik inisiatif ini dan memang saya sepakat sekali lebih cepat lebih bagus,karena kita bisa mempelajari apa yang terjadi di 2019 dan tentunya kita lakukan evaluasi dan melakukan pelayanan yang jauh lebih baik,” kata Tri.

Mengenai data WNI di luar negeri, Tri mengatakan pihaknyamemiliki portal peduli WNI yang diluncurkan pada 2018 yang sudah sekitar 15,50% yang telah terverifikasi dari data-data tersebut atau sejumlah 92.524 dari 593 ribu yang sudah terdaftar. Tantangan kedepan, lanjut Tri, mendorong para WNI mengisi data hingga terverifikasi untuk mendukung interopabilitas data nantinya dengan KPU dalam hal data pemilih.

Perwakilan Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia (PWNI-BHI) Kemlu Yanuar Nasrun menyampaikan sejak 2019 perwakilan RI merupakan perpanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). “Dalam arti diberikan kewenangan dalam urusan administrasi kependudukan, dengan demikian data terkait WNI di luar negeri dihimpun berdasrakan regulasi adminduk dan wali datanya adalah dirjen dukcapil,” ujar Yanuar.

Terkait manajemen dan pertukaran data, Yanuar menyarankan agar adanya perjanjian kerja sama atau Memorandum of Understanding (MoU) serta arahan dan persetujuan dari Dirjen Dukcapil. Meski begitu, Yanuar mengatakan pihaknya mendukung untuk mensukseskan kegiatan. “Kami siap melakukan pertemuan teknis lanjutan membahas hal ini secara rinci,” tutur Yanuar.

Sementara itu, Deputi Bidang Penempatan dan Perlindungan Kawasan Eropa dan Timur Tengah Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Brigjen Pol Achmad Kartiko serta Kepala Pusat Data dan Informasi BP2MI Abdul Ghofar menjelaskan bahwa pihaknya juga memiliki sistem informasi yang mendata para pekerja migran yang bekerja di luar negeri lengkap dengan pergerakannya kepulangannya.

“Sampai saat ini memang data yang tercatat sampai sekitar 4,3 dan itu berisi data yang tercatat diberangkatkan prosedural dan data yang kami miliki itu sudah terintegrasi dengan 1400 stakeholder termasuk 27 perwakilan RI seperti Malaysia, Turki dan sebagainya,” ujar Abdul.

Turut hadir, selaku moderator rapat Kepala Pusat Data&Informasi (Pusdatin) Sumariyandono,, serta Deputi Penempatan dan Pelindungan Kawasan Amerika dan Pasifik BP2MI Lasro Simbolon. (humas kpu ri tenri/foto: james/ed diR)