05 Okt

PARPOL MASYARAKAT

Batu, kpu-kotabatu.go.id (05 Oktober 2021) – Dalam rangka meningkatkan partisipasi politik masyarakat jelang pemilu dan pemilihan tahun 2024, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kota Batu mengadakan “Sosialisasi Pendidikan Politik kepada masyarakat dengan tema “Pemahaman dan Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat menjelang Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024”. Dengan mengundang elemen-elemen masyarkat dari unsur Parpol, Pelajar, OKP, Ormas Keagamaan, dan perwakilan-perwakilan desa dan kelurahan.

Acara dibuka oleh sekeretaris BakesbangPol Kota Batu, Sri Kuntariati, S.Sos. dalam mengawali sambutannya Sri Kuntariati menegaskan kepada panitia agar posisi duduk peserta disesuaikan dengan protokol kesehatan,. Meskipun virus korona sudah mulai redah kita harus tetap menegakkan protokol kesehatan dan tidak boleh lengah, tambah Sri. Sri Kuntariati juga berharap peserta mengikuti sosialisai ini dengan serius,sehingga mendapatkan ilmu dan informasi yang cukup dari acara ini. Dan bertindak sebagai moderator Drs. Made Suardika, Spd.  Yang juga menjabat Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Ormas.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Batu, Mardiono, S.H., M.H. mendapat kesempatan pertama untuk menyampaikan materi terkait peran KPUD dan Pemda dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Sedangkan kesempatan kedua diberikan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan umum Kota Batu, Abdur Rochman, S.T. yang menyampaikan tentang “Pendidikan Pengawasan Partisipasi Pemilih Guna Menumbuhkan Pemahaman Yang Utuh Dalam Proses Demokrasi”. Narasumber ketiga dari unsur akademisi , Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Brawijaya, Muhammad Fajar Shodiq Ramadhan, S.IP., MIP. Yang menyampaikan materi merawat “Demokrasi dan Kepercayaan Publik Terhadap Institusi Demokrasi.”

Dalam paparannya selama 45 menit, Mardiono menyampaikan partisipasi masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan, serta PKPU No.10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat. Partisipasi masyarakat antara lain berupa,Turut aktif dalam pengawasan, sosialisasi dan lembaga survey/Jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilu, beberapa hal itu menurut Mardiono diperlukan keterlibatan masyarakat secara aktif, sebab jika hanya mengandalkan penyelenggara pemilu, pasti tidak akan mampu. Mengakhiri paparanya Mardiono menampilkan Data-data partisipasi pemilih mulai pemilu tahun 1999 sampai 2019. Dan partisipasi pemilih di Kota Batu selalu tinggi diangka 80% , tetapi kita tidak boleh puas dengan angka-angka itu ,kita harus terus meningkatkan partisipasi klo bisa sampai 100%.

Sedangkan Abdur Rochman, lebih mendalam menjelaskan lembaga Bawaslu, Struktur Bawaslu, cara kerja bawaslu dan netralitas serta integritas anggota Bawaslu yang sangat ketat. Pendidikan politik tidak hanya tugas penyelenggara pemilu menurut Rochman, tetapi juga tugas dari Partai Politik. Rochman juga memberikan informasi-informsi terkait tempat yang tidak boleh digunakan untuk melaksanakan kampanye. Pelanggaran-pelanggaran pada tahapan pemilu akan ditegakkan dan jika mengarah pada pidana akan diselesaikan “GAKKUMDU” penegakan hukum terpadu yang terdiri dari unsur Bawaslu, Kejaksaan dan Kepolisian. Mengakhiri paparannya rochman menegaskan bahawa Bawaslu akan menegakkan Keadilan Pemilu.

Dari unsur akademisi, Fajar, menginformasikan bahwa demokrasi di Indonesia saat ini sedang mengalami penurunan kualitas. Indonesia masuk dalam kategori cacat atau defektif demokrasi,terang Fajar. Masih menurut Fajar berdasarkan The Economist Intelligence Unit (EIU) merilis laporan Indeks Demokrasi 2020. Dalam laporan tersebut menunjukkan Norwegia meraih skor yakni 9,81 dan menjadikannya Negara dengan indeks demokrasi tertinggi di dunia. Diposis kedua ada Islandia dgn Skor 9,37, disusul Swedia dengan skor 9,26, Selandia Baru dengan skor 9,25, dan Kanada dengan Skor 9.24. adapun Negara dengan indek demokrasi paling rendah adalah Korea Utara, dengan Skor 1.08.

Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia menduduki peringkat ke-64 dunia dalam Indeks Demokrasi yang dirilis EIU dengan skor 6.48. dan digolongkan pada kategori demokrasi yang belum sempurna. (Flawed democracies), terang fajar. Berdasarkan data-data diatas maka pendidikan politik kepada masyarakat sangat penting untuk ditanamkan sejak dini. Sebab, Masih menurut fajar partisipasi politik tidak sekedar menjadi pemilih atau hadir dalam pemungutan suara, tapi meliputi banyak hal dalam bernegara. Mengakhri paparannya Fajar menegaskan bahwa demokrasi bukan yang terbaik, tapi saat ini masih menjadi pilihan yang baik dibanding sistem-sistem yang lain.

Dalam sesi tanya jawab / diskusi, peserta tampak antusias mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Ummi Hanifa mewakili organisasi Fatayat bertanya kepada semua narasumber “bagaimanakah meminimalisir money politic dalam pemilu dan keadilan politik yang ditegakkan oleh Bawaslu masih terlihat berat sebelah?. Penanya kedua dari unsur mahasiwa yang juga Ketua PC. IPPNU Kota Batu Bellgis Avrianszah,“ Apa yang menyebabkan Indonesia masuk dalam kategori cacat demokrasi?. Penanya ketiga dari unsur Pelajar “Aditya, yang juga mewakili PD. IPM Kota Batu, menanyakan tentang aturan main pemasangan atribut kampanye. Pertanyaan keempat Dwi Rahayu  dari unsur PKK dari Kelurahan Temas, menanyakan, Siapakah yang bertanggung jawab terhadap penegakan money politik? Serta banyaknya calon yang tidak dikenal oleh masyarakat, sehingga menyulitkan pemilih terutama yang lansia.

Secara berurutan ketiga narasumber memberikan jawaban. Mardiono menegaskan menjelaskan untuk penindakan money politic menjadi kewenangan Bawaslu. Terkait dengan banyakkanya calon, menurut mardiono karena system pemilu saat ini menggunakan proporsional terbuka bukan proporsional tertutup seperti orde baru maka hal itu menjadi sebuah keniscayaan, selama UU tidak diubah. Rochman , menanggapi terkait money politic silahkan dilaporkan kepada Bawaslu. Rochman juga menjelaskan dalam menegakkan keadilan pemilu, bawaslu bisa melalui laporan atau temuan. Laporan oleh masyarakat umum, sedangkan temuan , ditemukan oleh jajaran pengawas. Untuk menindaklanjuti temuan maupun laporan harus memenuhi syarat formil dan materiil. fajar menegaskan “saya tidak bisa menjawab dengan detail, sebab terhadap pertanyaan-pertanyaan peserata yang menatang ini tidak cukup jika dibahas disini. Menurut fajar mengapa Indonesia masuk dalam kategori demokrasi yang cacat, hal ini berhubungan dengan kultur, misalnya di Indonesia, interaksi pejabat dengan rakyat masih ada batas, dan pejabatnya masih menggunakan symbol-simbol jabatannya. Termsuk juga kultur masyarakat kita yang masih memahami pemilu hanya sebatas nyoblos, sehingga kehadirannya dalam tempat pemungutan suara hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Pungkas, fajar. (cakmar)