30 Jun

RESMI DITETAPKAN SEBAGAI PRESIDEN TERPILIH, JOKO WIDODO AJAK MASYARAKAT BERSATU

Jakarta, kpu-kotabatu.go.id (1 Juli 2019) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI secara resmi telah menetapkan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin sebagai Pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada Pemilu 2019, Minggu (30/07/2019). Penetapan yang diselenggarakan di Ruang Utama KPU RI tersebut dihadiri oleh Bawaslu, DKPP, Tim Kampanye Nasional (TKN) 01, Badan Pemenangan Nasional (BPN) 02, dan perwakilan seluruh partai politik pendukung serta jajaran TNI/POLRI. Adanya keputusan ini menandakan bahwa Joko Widodo dan Ma’ruf Amin akan menjadi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia pada periode 2019-2024.

Ketua KPU RI (Arief Budiman) yang memimpin jalannya Rapat Pleno Terbuka mengatakan pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin memperoleh 85.607.362 suara (55,5 persen) mengungguli pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno yang memperoleh suara 68.650.239 suara (44,5 persen). “Memutuskan, menetapkan keputusan KPU tentang pasangan calon presiden dan calon wakil presiden terpilih dalam Pemilu 2019. Kesatu menetapkan capres cawapres terpilih dalam Pemilu Presiden 2019 Nomor Urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin dengan perolehan suara sebanyak 85.607.362 suara sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih periode 2019-2024,” ujar Arief.

Dalam kesempatan tersebut, sebagai Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) mengucapkan terima kasih kepada KPU dan seluruh elemen penyelenggara yang telah suskses melaksanakan Pemilu 2019. Ia juga berterima kasih kepada rakyat yang telah memberinya kepercayaan untuk memimpin pada periode kedua dan berjanji akan berdedikasi untuk mewujudkan cita-cita bangsa. “Saya dan calon wakil presiden Ma’ruf Amin juga mengucapkan terimakasih kepada rakyat yang memberikan kepercayaan melanjutkan tugas, (dan) mendedikasikan diri untuk mencapai cita-cita para pendiri bangsa,” tutur Jokowi.

Jokowi juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersatu kembali dan melupakan perbedaan politik. Ia berharap setelah ini tidak ada lagi istilah 01 dan 02 yang beberapa waktu lalu sempat memecah persatuan bangsa. “Terakhir, saya mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk melupakan perbedaan politik yang sempat membelah kita, (seperti) 02 dan 01. Kita harus bersatu kembali menjadi Indonesia, negeri yang mempersatukan kita semua,” tandasnya. (ats/pdp)

29 Jun

KETUA KPU KOTA BATU : KEPUTUSAN MK ADIL, MASYARAKAT HARUS DEWASA

Tlekung, kpu-kotabatu.go.id (28 Juni 2019) – Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pasangan Presiden dan Wakil Presiden, Kamis malam (27/06/2019) kemarin. Hasil keputusan menyebutkan, MK menolak seluruh permohonan pemohon dengan alasan bahwa dalil tidak dapat diterima serta tuduhan kecurangan tidak dapat dibuktikan. Merespons keputusan MK ini, baik pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin maupun Prabowo Subianto-Sandiaga Salahaduin Uno, menyampaikan menerima hasil tersebut.

Menanggapi hal tersebut Ketua KPU Kota Batu (Mardiono) mengungkapkan jika setiap proses persidangan yang diselenggarakan oleh MK sangat baik dan bersifat transparan. Sehingga, menurutnya, keputusan MK telah bersifat adil dan seharusnya bisa diterima semua pihak dengan besar hati. “Selama ini kita sama-sama telah menyaksikan bagaimana persidangan di MK berjalan. Persidangan berjalan dengan baik dan terbuka, bahkan seluruh masyarakat dapat menyaksikan. Kami menilai MK telah adil dalam memberi keputusan,” tuturnya.

Keadilan itu, menurut Mardiono, berdasarkan atas penilaian bahwa para hakim MK telah menjawab setiap keberatan pemohon dengan detail dan alasan yang kuat. Ia juga menuturkan jika keputusan bulat kesembilan hakim konstitusi menunjukkan bahwa hal-hal yang diajukan kuasa hukum pemohon tidak memiliki dasar kuat untuk pertimbangan keputusan hakim. “Berdasarkan Rapat Permusyawaratan Hakim semuanya menyatakan tidak menerima (gugatan pemohon). Keputusan hakim bulat, bahkan tidak ada dissenting opinion dari para hakim.” terangnya.

Untuk itu Mardiono berharap masyarakat dapat menerima hasil keputusan MK tersebut dengan dewasa, sekaligus menghilangkan prasangka terhadap independensi dan integritas MK. “Kita semua yakin MK selalu independen dalam menjalankan tugas. Oleh karena itu masyarakat harus menerima keputusan MK dengan dewasa,” tandasnya. (ats/pdp)

28 Jun

KUNJUNGI KPU KOTA BATU, KPU KABUPATEN MALANG SHARING PELAKSANAAN PILKADA 2020

Tlekung, kpu-kotabatu.go.id (28 Juni 2019) – “Kami datang ke sini untuk sharing pelaksanaan Pilkada tahun 2020 kepada KPU Kota Batu”. Hal itu disampaikan oleh Ketua KPU Kabupaten Malang (Anis Suhartini) ketika menjelaskan maskud kunjungan kerja ke Kantor KPU Kota Batu, Kamis (27/06/2019). Anis bersama rombongannya tiba di kantor pukul 14.00 dan langsung disambut oleh Ketua KPU Kota Batu (Mardiono) beserta komisioner dan anggota sekretariat lainnya.

Anis menerangkan jika dipilihnya Kota Batu sebagai tujuan kunjungan kerja tersebut disebabkan 2 hal. Pertama adalah alasan efisisensi dengan pertimbangan jarak dan waktu yang relatif dekat. Kedua, kata Anis, KPU Kota Batu memiliki prestasi baik dalam menyelenggarakan Pilkada tahun 2017 yang lalu, sehingga bisa dijadikan contoh. “KPU Kota Batu kita nilai sukses dalam melaksanakan Pemilihan Walikota tahun 2017 kemarin. Secara teknis pelaksanaan berjalan baik dan partisipasi masyarakat juga tinggi. Nah, hal ini yang ingin kita sharing-kan”, ungkap Anis.

Secara lebih spesifik Anis menyampaikan bahwa lembaganya ingin berdiskusi tentang proses perencanaan anggaran dalam menghadapi jadwal Pilkada Kabupaten Malang tahun 2020. Merespons hal ini ada beberapa hal yang disampaikan oleh Mardiono dan komisioner lainnya, baik terkait perencanaan awal, komunikasi, hingga lobbying kepada Badan Anggaran DPRD.

Mardiono menyampaikan jika perencanaan anggaran harus dibuat secara jelas sesuai dengan kebutuhan seluruh proses penyelenggaran. Menurutnya proses komunikasi kepada pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan Pilkada bisa dilakukan baik secara formal maupun informal. “Secara formal harus berkomunikasi dengan pihak terkait. Namun komunikasi (secara) informal juga harus dilakukan dengan baik,” terangnya.

Ia melanjutkan jika proses tersebut tidak bisa selesai secara singkat. Menurutnya, berdasarkan pengalaman yang telah dilalui, KPU Kota Batu harus bekerja keras hingga Badan Anggaran DPRD menyetujui rencana anggaran yang telah disusun. “Harus sering-sering ke Banggar DPRD untuk berbicara kebutuhan anggaran secara real. Pengalaman di Kota Batu, kita rapat berkali-kali membahas anggaran,” ungkapnya.

Selama proses sharing dan diskusi tersebut suasana berlangsung dengan penuh kekeluargaan, bahkan diselingi candaan yang hangat dan bisa memecahkan tawa. Anis dan rombongan KPU Kabupaten Malang merasa senang dengan sikap kekeluargaan yang dibangun di Kota Batu ini dan ingin menerapkannya di lembaga yang ia pimpin. (ats/pdp)

28 Jun

HASIL KAJIAN AHLI : KARDIOVASKULER DIDUGA MENJADI PENYEBAB GUGURNYA KPPS

Jakarta, kpu-kotabatu.go.id (27 Juni 2019) – Teka-teki penyebab kasus sakit dan meninggalnya petugas KPPS ketika penyelenggaraan Pemilu 2019 akhirnya terjawab. Hal tersebut didapatkan setelah beberapa orang ahli dari Universitas Gadjah Mada (UGM) menggelar konferensi pers di Media Center KPU RI tentang Kajian Lintas Disiplin atas Meninggal dan Sakitnya Petugas Pemilu 2019, Rabu (25/06/2019).

Secara ringkas dalam rilis yang dipaparkan, ada 3 kesimpulan yang dapat dipelajari kaitannya dengan musibah yang dialami oleh para petugas Pemilu 2019, baik KPPS maupun petugas keamanan. Pertama, Penyebab kematian adalah bersifat alami dan diduga disebabkan riwayat penyakit Kardiovaskuler. Kedua, adanya beban kerja tinggi para petugas, baik sebelum, selama, maupun setelah tanggal 17 April 2019. Dan ketiga, beban kerja yang tinggi berdampak pada terjadinya kematian dan sakit.

Salah satu anggota tim peneliti, yakni Prof. dr. Faturochman menerangkan bahwa faktor terjadinya musibah sakit maupun meninggal para petugas tidak bersifat tunggal. Ia menyebutkan jika beban aktivitas rutin (pekerjaan) ditambah keikutsertaan sebagai penyelenggara pemilu terakumulasi menjadi kelelahan fisik yang berakibat fatal. “Ada keterikatan antara beban kerja yang tinggi dengan keterlibatan mereka sebagai penyelenggara pemilu. (Faktor kelelahan) ini membuat penyelenggara sakit atau sampai meninggal dunia,” terangnya.

Anggota peneliti lain, Abdul Gaffar, menjelaskan lebih spesifik. Ia menyebutkan bahwa para petugas Pemilu 2019 yang menjadi korban, sebelumnya telah memiliki riwayat penyakit, khususnya Kardiovaskuler, yakni sebuah penyakit yang berhubungan dengan jantung dan pembuluh darah. Ia menegaskan jika kasus kematian dan sakit pada pemilu lalu merupakan kejadian natural, bukan disengaja. “Satu hal penting adalah bahwa kematian dan sakit yang terjadi dikarenakan sebab alamiah,” tegasnya. (ats/pdp)

26 Jun

KPU DAN KAPOLRES BERKOMITMEN JAGA KONDUSIFITAS KOTA BATU PASCA-PEMILU 2019

Batu, kpu-kotabatu.go.id (26 Juni 2019) – Momentum penyelenggaran pesta demokrasi Tahun 2019 telah usai. Namun, masih ada pekerjaan rumah yang harus dikerjakan oleh KPU dan Polres Kota Batu, yakni menjaga kondusifitas Kota Batu pasca-Pemilu 2019. Tujuan dari hal tersebut cukup sederhana; agar suasana Kota Batu tetap nyaman dan aman untuk tujuan wisata bagi orang dari segala penjuru Indonesia, mengingat bidang pariwisata adalah ruh utama kota ini.

Komitmen dan harapan tersebut terlihat dari pertemuan antara Komisioner KPU dan Kapolres Kota Batu pada Rabu (26/06/2019). Kapolres Kota Batu (AKBP Budi Hermanto) jika pihaknya selalu berupaya menjaga kebhinekaan masyarakat Kota Batu. Ia menerangkan bahwa hal itu merupakan modal berharga bagi terciptanya kondusifitas di tengah-tengah masyarakat. “Selama ini kita sering mengadakan kegiatan (dan pertemuan) dengan mengundang banyak pihak dari berbagai latar belakang. Tujuannya agar rasa kebhinekaan di Kota Batu ini selalu terjaga. Termasuk setelah momen Pemilu 2019, kita tetap berupaya untuk itu,” terangnya.

Ia juga bercerita bahwa selama proses Pemilu 2019 ada pihak-pihak yang berusaha memprovokasi agar terjadi suasana yang kurang kondusif di Kota Batu. Menurutnya, hal itu dilakukan dengan cara menggunakan politik identitas yang ditujukan kepada masyrakat. “Politik identitas masih menjadi kendala dan itu dimainkan di tingkat grassroot. Tapi masyarakat di sini tidak mau terprovokasi. Kita ingin kondisi di Kota Batu selalu kondusif, apalagi tempat kita adalah tujuan wisata,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama Ketua KPU Kota Batu (Mardiono) mengatakan jika KPU selalu siap bersinergi dalam menjaga suasana kondusif di Kota Batu. Tak lupa ia juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada segenap jajaran kepolisian yang selama proses penyelenggaraan Pemilu 2019 telah bekerja sama dengan baik sehingga menciptakan kontestasi yang aman, tertib, dan partisipatif. “Terima kasih kepada Polres Kota Batu yang telah bekerja keras memback-up kerja kami. Tanpa kerja sama dari kepolisian rasanya sulit pemilu di Kota Batu dapat terlaksana dengan baik,” ucapnya kepada Kapolres.

Dalam momen silaturrahmi tersebut Mardiono juga mengenalkan formasi baru Anggota KPU Kota Batu periode 2019-2024. Kepada Kapolres ia menerangkan jika dirinya diamanahi sebagai ketua baru KPU dengan dibantu oleh 2 komisioner incumbent (Erfanudin dan Heru Joko Purwanto) dan 2 komisioner baru (Marlina dan Thomi Rusy Diantoro). (ats/pdp)

26 Jun

SELESAIKAN KEKURANGAN ANGGARAN REKAPITULASI SUARA, KPU UNDANG PPK Se-KOTA BATU

Tlekung, kpu-kotabatu.go.id (26 Juni 2019) – Penyelenggaraan Pemilu 2019 telah usai. Namun, ada satu hal yang harus segera diselesaikan oleh KPU Kota Batu, yakni berkaitan dengan kekurangan anggaran dalam proses Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kecamatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilhan Kecamatan (PPK) se-Kota Batu. Oleh karena itu pada Selasa (25/06/2019) KPU Kota Batu mengundang Ketua, Sekretaris, dan Bendahara PPK guna sharing membahas penyelesaian kekurangan tersebut.

Ketua KPU Kota Batu (Mardiono) yang memimpin rapat koordinasi tersebut menerangkan jika penyelesaian masalah anggaran harus diselesaikan dengan sedetail-detailnya. Ia mengatakan bahwa anggaran KPU berhubungan dengan keuangan negara, maka harus jelas bagaimana penggunaannya, termasuk bila ada kekurangan. “Karena anggaran KPU ini merupakan uang negara, oleh karena itu harus jelas penggunaannya. Tidak boleh ada satu rupiah pun yang tidak terlaporkan,” terangnya.

Selama proses rekapitulasi perolehan suara, anggaran KPU untuk badan ad-hoc (PPK) digunakan untuk biaya sewa, pembelian ATK, biaya operasional, termasuk makan dan minum petugas. Kondisi objektif di lapangan menunjukkan bahwa besarnya kebutuhan biaya dikarenakan faktor jumlah petugas pelaksana, baik PPK dan PPS maupun pihak keamanan, serta proses rekapitulasi yang berlangsung selama 9 hari lamanya.

Sekretaris KPU Kota Batu (Thomas Maydo) dalam kesempatan tersebut menegaskan jika pihaknya akan berupaya menemukan solusi terbaik, sehingga ke depan tidak ada beban keuangan yang berlarut tidak terselesaikan, baik bagi KPU maupun PPK. (ats/pdp)