30 Des

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Mendatangkan Anggotanya ke KPU Kota Batu

Batu, kpu-kotabatu.co.id (30/12/2017) – KPU Kota Batu meminta Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendatangkan anggotanya yang pada saat diverifikasi faktual oleh tim verifikator KPU Kota Batu tidak dapat ditemui, mereka yang tidak dapat ditemui dikarenakan berbagai sebab, ada yang karena sedang keluar kota, sedang bekerja, domisili tidak lagi sesuai alamat dan lain-lain.

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada hari Sabtu (30/12) mendatangkan 2 (dua) orang anggotanya ke kantor KPU Kota Batu untuk diverifikasi kebenarannya sebagai anggota Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dengan dapat menunjukkan Kartu Tanda Anggota (KTA) dan KTP elektronik.

Pengurus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan kedua anggotanya yang datang ke kantor KPU Kota Batu, ditemui oleh Komisioner KPU Kota Batu Divisi Hukum (Mardiono) dan Saifudin Zuhri selaku Komisioner KPU Kota Batu Divisi SDM dan Parmas beserta tim verifikator KPU Kota Batu. (pdp)

 

 

29 Des

Partai Garuda dan Partai Berkarya Melakukan Pengundian Sampel Awal

Batu, kpu-kotabatu.go.id (29/12/2017) – KPU Kota Batu melakukan pengundian sempel awal terhadap Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) dan Partai Berkarya yang dilaksanakan Jum’at (29/12), Pengundian Sampel Awal ini dalam rangka verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2019 dengan metode sampel acak sederhana.

Acara pengundian sampel awal yang dipimpin oleh Komisioner KPU Kota Batu Divisi Hukum (Mardiono) dan didampingi oleh Komisioner KPU Kota Batu Divisi SDM dan Parmas (Saifudin Zuhri) dan Sekretaris KPU Kota Batu (Thomas Maydo) dan dihadiri oleh ketua Partai Garuda dan Partai Berkarya.

Adapun hasil pengundian sampel awal tersebut Partai Garuda mendapatkan nomor 8 (delapan) dan Partai Berkarya mendapatkan nomor 7 (tujuh). (pdp)

28 Des

KPU Kota Batu Melakukan Verifikasi Faktual ke DPD Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)

Batu, kpu-kotabatu.go.id (28/12/2017) – KPU Kota Batu menurunkan tim verifikator untuk melakukan verifikasi faktual ke kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) yang terdiri dari Komisioner KPU Kota Batu, Ashar Chilmi dan Erfanudin dan didampingi oleh Kasubag Teknis (Ariansyah Mustafa) dan Kasubag Umum (Fitria Faradevi) beserta staf, dihadiri juga Panwaslu Kota Batu (Abdur Rochman).

Tim verifikator KPU Kota Batu, mendatangi langsung kantor DPD Partai PERINDO yang berdomisili di Jalan Flamboyan Kota Batu, sekaligus juga menanyakan kesesuaian data yang ada seperti kuota keterwakilan perempuan (30%) dan pengurus inti, semua ditanyakan secara detail oleh tim verifikator yang diturunkan oleh KPU Kota Batu. (pdp)

28 Des

KPU Kota Batu Menghadiri Rapat Kerja Penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM)

Surabaya, kpu-kotabatu.go.id (27/12/2017) – Ketua KPU Kota Batu, Rochani, menghadiri Rapat Kerja Penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Substansi Materi Pencalonan Pemilu, yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Timur, tanggal 27-28 Desember 2017.

Rapat Kerja Penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah Substansi Pencalonan Pemilu bertempat di Yello Hotel Jemursari Surabaya dan dihadiri oleh Divisi Teknis dari 38 Kab/Kota se Jawa Timur.

Rapat Kerja dibuka secara resmi oleh Ketua KPU RI, Arief Budiman, didampingi Ketua Divisi Keuangan, Umum dan Logistik (Dewita Hayu Shinta) , Ketua Divisi Perencanaan dan Data (Choirul Anam) , Ketua Divisi Teknis (Mohammad Arbyanto) dan Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur (Eberta Kawima)

Dalam sambutan sekaligus membuka Raker, Ketua KPU RI berpesan bahwa sebagai Penyelenggara dalam hal Pencalonan KPU harus hati-hati dalam menghadapi bakal calon saat mendaftar ke KPU. Penyelenggara harus tetap menjaga kesehatan dan mengkontrol emosi dalam menghadapi berbagai tekanan ( baik internal/eksternal).

Rapat kerja diawali dengan Pemaparan Materi menghadirkan Narasumber Komisioner KPU RI Periode 2012 – 2017, Ferry Kurnia Rizkiyansyah yang pada pokoknya menyampaikan bahwa untuk membangun Aspek Akuntabilitas dan membangun kepercayaan Publik sebagai Penyelenggara maka terdapat 3 hal pokok yang harus mendapat perhatian, yaitu : 1. Transparansi, 2. Profesionalitas, dan 3. Independensi.

Pemilu menjadi penting bagi semua pihak, tidak hanya bagi Penyelenggara. Oleh karenanya “ the biggers election in the word” ; penting ditransformasikan kepada masyarakat secara luas.

Aktivitas pokok dalam mendesain Pemilu DPR, DPD, DPRD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden diawali dengan pemahaman tentang Sistem Pemilu, District Magnitude, Konversi Suara menjadi alokasi kursi, Electroral Formula (Saint Langue murni), Pencalonan (Syarat Calon dan Syarat Pencalonan).

Terkait persyaratan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana ketentuan Pasal 240 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017, yaitu :
a) telah berumur 21tahun atau lebih;
b) bertakWA kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c) bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
d) dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
e) berpendidikan paLing rendah tamat SMA, MA, SMK, MA kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
f) setia kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika;
g) tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada public bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
h) sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
i) terdaftar sebagai pemilih;
j) bersedia bekerja penuh waktu;
k) mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, ASN, anggota TNI, anggota POLRI, direksi, komisaris, dewan pengawas dan kARYAWAN pada BUMN DAN/ATAU BUMD, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
l) bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak’ melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
m) bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan pada BUMN dan/atau BUMD serta badan Lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
n) menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
o) dicalonkan hanya di I (satu) lembaga perwakilaN dan
p) dicalonkaN hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.

Selanjutnya dalam Rapat Kerja tersebut diinvetarisasi permasalahan yang muncul terkait persyaratan calon, antara lain :
a) telah berumur 21 tahun atau lebih sejak kapan ? sejak mendaftar atau sejak penetapan Daftar Calon Tetap;
b) Bagaimana bentuk Pemenuhan syarat bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ? apakah cukup hanya pada surat pernyataan bermaterai dari yang bersangkutan
c) Pemenuhan syarat berpendidikan paLing rendah tamat SMA, MA, SMK, MA kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat apakah perlu disertakan Ijazah tingkat SD,SLTP atau Perguruan Tinggi apabila mencantumkan dalam riwayat pendidikannya. Bagaimana prosedur pengesahannya (legalisir); pejabat yang berwenang; apabila Lembaga Pendidikan telah tutup; Ijazah yang diperoleh dari Negara lain, dll.
d) Pemenuhan persyaratan sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika; Apakah dalam bentuk surat keterangan sehat tanpa dilengkapi hasil pemeriksaan laboratorium atau sebaliknya, adanya hasil pemeriksaan tanpa disertai opini atau kesimpulan; Lembaga yang berwenang menerbitkan surat dimaksud (puskesmas/rumah sakit/ pemeriksaan sehat rohani/pemeriksaan bebas penyalahgunaan narkoba);
e) Konsistensi Nama pada Dokumen kependudukan (KTP; Ijazah; Formulir syarat Pencalonan, dll)
f) Foto Calon (jumlah, format, ukuran )
g) Penelitian atas KTP el

Rapat Kerja dilanjutkan dengan perumusan masalah dan perumusan usulan solusi atas potensi yang ada dimoderatori oleh Bapak Sri Sugeng dan Agus Mahfud Fauzi.

27 Des

KPU Kota Batu Menghadiri Pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Batu Periode 2017-2022

Surabaya, kpu-kotabatu.go.id (27/12/2017) – Gubernur Jawa Timur Soekarwo secara resmi melantik Dewanti Rumpoko sebagai Walikota Batu dan Wakil Walikota Batu, Punjul Santoso, periode 2017-2022 di Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo, Surabaya, Rabu (27/12).

KPU Kota Batu yang hadir dalam acara pelantikan tersebut antara lain Ketua KPU Kota Batu, (Rochani) bersama Komisioner KPU Kota Batu Divisi Hukum (Mardiono), Ketua Divisi Perencanaan dan Data (Ashar Chilmi) dan Ketua Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat (Saifudin Zuhri).

Adapun surat pelantikan dibacakan oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan, (Anom), yang kemudian acara dilanjutkan pengambilan sumpah jabatan dan penanda tanganan pakta integritas, dan dilanjutkan dengan sambutan Gubernur Jawa Timur Soekarwo.

Dalam sambutannya Pakde Karwo menyampaikan ucapan terimakasih kepada Walikota dan Wakil Walikota Batu periode 2012-2017, karena selama pengabdiannya, Kota Batu mengalami kemajuan dan peningkatan pariwisata yang sangat pesat dan disamping itu tingkat pendapatan masyarakat Kota Batu juga ikut meningkat.

Disamping itu Pakde Karwo berpesan agar DPRD juga mengontrol ada konsistensi antara janji kampanye dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD).

Pakde Karwo juga menyampaikan bahwa ekonomi Indonesia adalah ekonomi Pancasila, ekonomi yg berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karenanya jangan sampai lupa untuk mengurusi yang lemah dan memperhatikan ekonomi masyarakat miskin. (pdp)

 

27 Des

KPU KOTA BATU RAPAT KERJA DENGAN PPK DAN PPS

Batu, kpu-kotabatu.go.id (27/12/2017) – KPU Kota Batu menyelenggarakan rapat kerja PPK, PPS dan Sekretariat PPK, PPS se-Kota Batu dengan agenda rapat tentang Mekanisme Penatausahaan Penyaluran, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018 Kepada Badan Penyelenggaraan Ad Hoc Sesuai Keputusan KPU Nomor 202/KU.05-Kpt/02/KPU/XI/2017.

Rapat kerja yang diselenggarakan di Aula KPU Kota Batu tersebut, dipimpin oleh Komisioner KPU Kota Batu Divisi Umum, Keuangan dan Logistik, Erfanudin, dengan moderator Kasubag Umum, Fitria Faradevi. (pdp)

 

 

 

 

22 Des

KPU KOTA BATU MELAKUKAN VERIFIKASI FAKTUAL TERHADAP DPD PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA

Batu, kpu-kotabatu.go.id (22/12/2017) – KPU Kota Batu melakukan verifikasi faktual terhadap DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Batu, dengan tim verifikasi KPU Kota Batu terdiri dari Komisioner KPU Kota Batu Divisi Hukum, Mardiono dan Ketua Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat, Saifudin Zuhri, dengan didampingi Kasubag Hukum dan Kasubag Teknis beserta Staf.

Partai yang dipimpin oleh Grace Natalie itu merupakan parpol baru yang wajib mengikuti verifikasi Faktual oleh KPU, Sementara untuk parpol peserta pemilu tahun 2014 sesuai UU No. 7 Tahun 2017 tidak dilakukan verifikasi.

Adapun yang diverifikasi adalah Domisili dan Status kantor, Kepengurusan dan 30 % keterwakilan perempuan. (pdp)