18 Mar

Kunjungan Kerja KPU Kabupaten Halmahera Selatan ke KPU Kota Batu

Jumat, 6 Maret 2015 KPU Kota Batu menerima kunjungan kerja KPU Kabupaten Halmahera Selatan dalam rangka study banding manajemen penyelenggaraan pemilu menjelang dilaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan pada bulan Desember 2015.

Hadir pada acara tersebut empat orang Komisioner KPU Kabupaten Halmahera Selatan, Sekretaris, Bendahara, Operator Sistem Data pemilih (Sidalih), Operator Sistem Informasi Pencalonan  (Silon) dan Operator Sistem Informasi Logistik (Silog). Jajaran KPU Kabupaten Halmahera Selatan juga membawa serta lima orang jurnalis dari berbagai media di Halmahera Selatan, berturut-turut Sdr. Irwan Marsaoly, Risman Rasyid, Suparto, Irvan Abd. Rahman dan Ikbal Bafaqih.

Dalam sambutannya, Ketua KPU Kota Batu Rochani menyampaikan ucapan selamat datang dan terimakasih sudah memilih KPU Kota Batu sebagai tempat study banding. “Sebagai sesama penyelenggara pemilu kita memiliki tanggung jawab yang sama, situasi dan kearifan lokal lah yang membuat dinamika pemilu di masing-masing daerah menjadi sangat beragam. Mudah-mudahan, kedua belah pihak dapat saling bertukar pengalaman dan pengetahuan  serta membawa nilai positifnya untuk dikembangkan di wilayah kerja masing-masing. Dengan bertukar pengalaman satu dengan yang lain juga mampu menumbuhkan rasa bersyukur dan saling memberi motivasi untuk mengabdi lebih baik lagi. semoga bisa saling memberi manfaat”.

Plt Ketua KPU Kabupaten Halmahera Selatan, Alfian Hasan pada sambutannya juga menyatakan ingin saling berbagi pengalaman terkait tata kelola penyelenggaraan pemilu di Kota Batu, Karena menilai KPU Kota Batu telah dianggap berhasil menyelesaikan persoalan hukum dengan baik. Sebagai sesama penyelenggara pemilu, KPU Kabupaten Halmahera Selatan juga ingin berbagi strategi dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu.

Beberapa topik yang dibahas dalam kunjungan tersebut adalah terkait peningkatan partisipasi masyarakat, strategi penyelesaian masalah hukum, peningkatan peran serta para stake holder dan membangun komitmen bersama sebagai penyelenggara pemilu yang berintegritas.

Selain berdiskusi, juga dilakukan observasi ke masing-masing ruangan subbag di Sekretariat KPU Kota Batu untuk menggali pengalaman dan berbagi pengetahuan tentang tata kelola penyelenggaraan pemilu. Acara penerimaan kunjungan kerja berlangsung mulai pukul 09.30 WIB dan berakhir pada pukul 11.30 WIB dengan berfoto bersama di halaman kantor KPU Kota Batu.

16 Mar

Rapat Kerja KPU Kota Batu tanggal 4 Maret 2015

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Batu Tahun 2017 akan dilaksanakan bulan Februari Tahun 2017 berdasarkan hasil revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Oleh karenanya diperlukan persiapan yang matang agar pesta demokrasi di Kota Batu berlangsung dengan baik yang dapat diukur dengan tingkat partisipasi pemilih yang maksimal.

Mengawali persiapan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017, KPU Kota Batu menggelar rapat kerja yang melibatkan seluruh jajaran komisioner, sekretaris, kasubbag dan staf di lingkungan KPU Kota Batu. Rapat kerja dimaksudkan untuk memahami bersama desain program pemilu berdasarkan hasil Revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Rapat kerja tersebut juga membahas pelaksaanaan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2015. Rapat kerja berlangsung pada hari Rabu, 4 Maret 2015 bertempat di Aula kantor KPU Kota Batu.

Pada kesempatan pertama, Ketua KPU Kota Batu Rochani, S. Pi. M.P memaparkan hasil Revisi Pasal 201 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang mengatur bahwa :

a) Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2015 dan bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2016 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Desember tahun 2015.

b) Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir pada bulan Juli sampai dengan bulan Desember tahun 2016 dan yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2017 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada Februari tahun 2017.

c) Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2018 dan tahun 2019 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Juni tahun 2018.

Pemungutan suara serentak berikutnya akan dilaksanakan pada tahun 2020, tahun 2022 dan tahun 2023. sedangkan serentak secara nasional dijadwalkan pada tahun 2027.

Dengan demikian, karena akhir masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota Batu berakhir pada tanggal 26 Desember 2017, maka Kota Batu akan melaksanakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota pada bulan Februari Tahun 2017.

Adapun pembiayaan untuk Pemilihan Kepala Daerah bersumber pada Anggaran Pemerintah Belanja Daerah (APBD) dan dapat dibantu oleh Anggaran Pemerintah Belanja Negara (APBN). Dan pada pelaksanaan Tahapan Pilwali, KPU Kota Batu wajib menyerahkan Laporan Kegiatan Periodik pada KPU Provinsi Jawa timur, KPU, DPRD Kota Batu dan Menteri Dalam Negeri (melalui Gubernur dan tembusan pada Bawaslu Provinsi Jawa Timur).

Anggota KPU Kota Batu Divisi Teknis Penyelengaraan dan Data Ashar Chilmi, S. Psi menjelaskan mengenai kerjasama tim yang harus senantiasa dijaga agar aktifitas perkantoran dapat berjalan dengan baik serta meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat. Diharapkan sebelum persiapan tahapan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota berjalan, Sekretariat KPU Kota Batu segera melakukan evaluasi dan pengelolaan arsip-arsip/dokumen pemilu sebelumnya sesuai prosedur tata kelola kearsipan yang berlaku.

Anggota KPU Kota Batu Divisi Perencanaan, Keuangan dan Logistik Erfanudin menyampaikan Daftar Inventaris Masalah mengenai logistik KPU Kota Batu dan jadwal penghapusan barang tahun 2015 serta memaparkan tara cara revisi DIPA Tahun Anggaran 2015.

Terkait program pelayanan informasi publik, Saifudin Zuhri, S. H.I selaku Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pengembangan Informasi menekankan perlunya segera ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterb bukaan Informasi Publik dan Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Lingkungan KPU.

Menutup sesi pemaparan materi disampaikan pula prinsip-prinsip penyelesaian sengketa pemilihan oleh Divisi Hukum, Mardiono, S. H.I serta pembinaan kepegawaian berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pada kesempatan diskusi dan tanya jawab juga disampaikan oleh masing-masing subagian tentang kendala yang dihapdapi dalam manajemen penyelenggaraan pemilu. Rapat kerja tersebut diharapkan dapat menjadi pedomasn pelaksanaan program kegiatan KPU Kota Batu selama Tahun 2015 dan menadi titik awal untuk persiapan Pilwali KPU Kota Batu tahun 2017.

16 Mar

KPU Gelar Uji Publik Draft PKPU Terkait Pilkada

Jakarta, kpu.go.id- Komisi pemilihan Umum (KPU) RI gelar acara uji publik mengenai rancangan peraturan KPU terkait penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Rabu, (11/3).
 
Acara yang berlangsung di ruang rapat lantai II Gedung KPU RI, Imam Bonjol, Jakarta tersebut dihadiri oleh perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) penggiat pemilu, perguruan tinggi, Pusat Penelitian Politik LIPI, partai politik peserta pemilu, dan media massa.
 
Dalam pembukaannya, Ketua KPU RI, Husni Kamil Manik yang didampingi oleh Sekretaris Jenderal KPU RI, Arif Rahman Hakim dan lima Komisioner KPU RI menjelaskan bahwa draft peraturan yang akan dilakukan uji publik antara lain:
  1. Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  2. Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  3. Pencalonan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
Setelah melakukan uji publik, Husni mengutarakan bahwa KPU akan melakukan perbaikan atas masukan para peserta uji publik. Kemudian hasil perbaikan tersebut akan dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan pemerintah, untuk kemudian menetapkannya sebagai peraturan.
 
Draft peraturan ini setelah melampaui uji publik, nanti kami akan melakukan perbaikan apa yang telah diusulkan dalam forum ini, dan hasil perbaikan itu kami akan ajukan konsultasi dengan DPR dan pemerintah. Setelah itu kami akan menetapkannya sebagai peraturan,” tuturnya.
 
Penetapan tersebut, lanjut Husni, akan dilakukan KPU paling lambat pertengahan April. KPU menargetkan sepuluh peraturan terkait penyelenggaraan pilkada dapat ditetapkan secara bersamaan sebelum tahapan penyelenggaraan pilkada dimulai.
 
“Penetapan draft PKPU sebagai peraturan, kami menargetkan awal bulan April 2015 ini, paling telat pertengahan bulan April, sepuluh paket peraturan yang telah dibahas hampir setengah tahun ini akan ditetapkan berbarengan, jadi kita berharap sebelum tahapan penyelenggaraan pilkada dilakukan, paket peraturannya telah tuntas,” lanjut Husni.
 
Ia berharap sebelum 18 Maret 2015 proses penomoran Undang-Undang No 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dapat tuntas dan segera diterbitkan, sehingga isi dari draft PKPU dapat merujuk pada UU tersebut.
 
“Mudah-mudahan sebelum tanggal 18 Maret ini Undang-Undang nya bisa diterbitkan, sehingga kami bisa menyesuaikan isi dari draft peraturan ini merujuk kepada Undang-Undang nya,” ujar dia.
 
Lebih lanjut, Husni menginformasikan bahwa dalam rancangan PKPU mengenai Tahapan, Program dan Jadwal, KPU mengusulkan hari pemungutan suara untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 dilaksanakan pada 9 Desember 2015. Hari tersebut dipilih dari dua pilihan hari pemungutan suara, yaitu pada 2 Desember 2015 atau 9 Desember 2015. 
 
“Dalam draft tentang tahapan, program, dan jadwal, kami mengajukan hari pemungutan suara pilkada serentak tahun 2015 adalah tanggal 9 Desember 2015. Kami tadinya mempertimbangkan tanggal 2 atau tanggal 9. Tapi dalam draft ini yang menjadi patokan adalah tanggal 9 Desember 2015,” tutur Husni.
 
Meskipun dalam draft PKPU mengenai Tahapan, Program dan Jadwal sudah menyebutkan tanggal pemungutan suara dalam pilkada serentak Tahun 2015, Husni menyatakan bahwa peserta uji publik dapat memberikan masukan lain atas tanggal pemungutan suara yang dirasa paling tepat.
 

“Ini ajuan, mungkin saja nanti bapak, ibu punya masukan lain, tanggal berapa yang paling tepat. Kalau dalam UU yang ditetapkan oleh DPR, rekomendasi nya bulan Desember. Kami berharap peran serta bapak, ibu dapat memberi masukan optimal kepada kami, sehingga kualitas PKPU yang kita terbitkan untuk pilkada ini bisa meningkat lebih baik,” tutup nya. (ris/red. FOTO KPU/dosen/Hupmas)

*8 Draft PKPU Bisa Di Download